Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sinergi Pemkot Depok dan BPKP Jabar
09 Maret 2017 22:18:50 / jabar1 / dibaca: 1378 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Depok – (8/3) Walikota Depok KH. Moh. Idris mengungkapkan bahwa penandatangan MoU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pebangunan (BPKP) Provinsi Jabar merupakan bukti keseriusan Pemkot Depok untuk mengembangkan manajemen keuangan, pemerintahan, serta manajerial mempermudah pengawasan, pengembangan tata pemerintahan. Hal ini diungkapkan Waliota Depok saat penandatanganan MoU dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Deni Suardini di Kantor Walikota Depok ruang Edelweis lantai V, Rabu (8/3) kemaren.

Selain dihadiri Walikota Depok dan Kepala Perwakilan BPKP  Provinsi Jabar, penandatangan MoU dihadiri pula Sekda Kota Depok Harry Prihanto, Inspektur Kota Depok Novarita, Korwas Kel. JFA Bidang APD II  Saragih, yang didampingi oleh Auditor Madya Tuti Sisilawati dan Auditor Muda Heriyana, serta Pimpinan SKPD di lingkungan Kota Depok.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Deni Suardini menyampaikan apresiasinya  kepada Pemerintah Kota Depok yang telah menjadikan BPKP sebagai mitra terpercaya dalam upaya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih good governance dan clean goverment.

Selanjutnya Deni menjelaskan, “Dalam mewujudkan  pemerintahan yang baik ditandai oleh tiga pilar utama, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Dijelaskan pula terkait akuntabilitas, BPKP mengapresiasi apa yang sudah diraih Kota Depok, yaitu penghargaan BPK-RI dengan derajat opini profesional tertinggi, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Akuntabilitas kinerja yang sudah dievaluasi dengan mendapat score 3,19 dan mendapatkan predikat sangat tinggi. Dengan fakta itu, Depok sudah masuk predikat pemerintahan yang layak dan diharapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih dapat terus dipertahankan.

Deni menambahkan, untuk meningkatkan kinerja yang transparansi dan akuntabilitas, regulasinya terus mengalami perkembangan, sehingga yang terpenting adalah bagaimana kewajiban pemkot Depok dalam melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang di tahun 2019 harus memiliki record 3 sebagaimana yang sudah menjadi target nasional. Hal ini berarti setiap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik harus berdasarkan SPIP yang efektif mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban. Seberapa jauh penerapan dan efektifitasnya nantinya akan dilakukan penilaian oleh  tim penilai, sehingga diketahui apa yang harus diperbaiki.

Walikota Depok, KH. Moh. Idris dalam sambutannya berharap kepada BPKP agar terus melakukan pendampingan di bidang keuangan dan juga SDM, agar kualitas pelayanan di Depok dapat lebih maju dan meningkat. Walikota juga mengemukakan perlunya langkah Pemerintah Kota Depok ke depan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat demi mewujudkan  good governance dan clean government.

(Humas BPKP Jabar/end)



Share      

Berita Terkait:

22 Maret 2017 17:04:40 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kabupaten Majene: Tingkatkan Akuntabilitas, Pertahankan Opini WTP
19 Maret 2017 21:59:51 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Kalbar- Pemkab Bengkayang Lakukan Koordinasi Bidang Pengawasan
19 Maret 2017 21:30:31 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinergi Bersama Membangun Kab. Sanggau
14 Maret 2017 08:18:59 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinergi Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan
13 Maret 2017 08:33:04 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Kalbar - BPK Kalbar, Sinergi Peningkatan Tata Kelola Keuangan