Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Komisi XI DPR RI Melakukan Kunjungan ke Provinsi Jawa Barat
04 Maret 2017 07:27:45 / jabar1 / dibaca: 6290 kali / Kat: Evaluasi

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/2) lalu. Kedatangan Rombongan disambut oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa selaku tuan rumah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Deni Suardini dan Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI mengajukan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Perwakilan BPK Jawa Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa memberikan jawaban atas salah satu pertanyaaan Komisi XI DPR RI, antara lain mengenai  upaya dan usaha yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat dalam melakukan empowering terhadap Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar penyajian Laporan Keuangan Daerah menjadi lebih, yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, agar mempergunakan SDM sesuai kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Arman Syifa  lebih lanjut menjelaskan, selain itu dilakukan peningkatan kompetensi melalui diklat, dan bimtek, dan jika diperlukan dilakukan pendampingan oleh BPKP dalam perbaikan sistem dan penyajian laporan keuangan daerah. Perwakilan BPK Jawa Barat  juga mendorong Pemda untuk melakukan studi banding dengan Pemda lain yang telah lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Kesempatan berikutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini, menyampaikan jawaban atas lima pertanyaan yang diajukan Komisi XI DPR RI, antara lain terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPKP, agar pengelolaan dana Desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Deni Suardini menyampaikan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan menyediakan tools berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bekerja sama dengan Kemendagri, serta melakukan pelatihan/bimtek implementasi Siskeudes kepada perangkat desa dan jajaran lainnya.

Adapun hambatan utama belum dilaksanakannya Siskeudes tersebut menurut Deni adalah tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pendampingan atau pelatihan perangkat desa dalam penerapan Siskeudes.

Pada kesempatan terakhir Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menjawab pertanyaan Komisi XI DPR RI terkait bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan (miskin dan hampir miskin) di Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun terakhir. Dalam hal ini Kepala BPS Jawa Barat menjelaskan bahwa Pengertian Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah mencakup 40 persen kelompok masyarakat bawah, dimana biasanya terdiri dari kelompok RTS sangat miskin, RTS miskin dan RTS hampir miskin.

Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa sejarah pendataan RTS untuk kemiskinan mikro sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, 2008, 2011, dan 2015. Khusus pada 2011 dikenalkan istilah rentan miskin lainnya, sedangkan tahun 2015 tidak dipopulerkan istilah RTS miskin tetapi mengacu pada istilah RTS dengan persentase kelompok pengeluaran yang meliputi kelompok 17% RTS pengeluaran terendah, kelompok 25% RTS pengeluaran terendah dan kelompok 40% RTS pengeluaran terendah. Pengelompokan ini digunakan untuk memudahkan intervensi program RTS oleh masing-masing K/L sesuai ketersediaan anggaran K/L.

(Humas  BPKP Jabar/SR/end)

 



Share      

Berita Terkait:

20 Nopember 2017 09:13:13 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Menggeliatnya Perekonomian Daerah Perbatasan
08 Nopember 2017 11:21:25 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Dicari: Generasi Penerus BPKP yang Terbaik
20 Oktober 2017 10:11:42 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Ketok Palu Anggaran BPKP Tahun 2018
28 September 2017 11:21:46 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Jambi Koordinasi Pengawasan dengan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci
20 September 2017 07:49:46 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui RKA BPKP T.A. 2018


Loading the Player...
Video Lainnya