Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pematangan Hasil Evaluasi Program PEN
24 Pebruari 2017 13:48:38 / dony_pe / dibaca: 4338 kali / Kat: Evaluasi

Jakarta (23/2) - Tema pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2016 yaitu Program Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dipilih karena PEN merupakan salah satu Prioritas Nasional yang erat kaitannya dengan target kinerja ekonomi dan menjadi bagian dari agenda Prioritas Presiden (Nawacita 6 dan 7). Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan bahwa PEN memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, terutama di dalam lingkungan pemerintah antara kementerian/lembaga serta instansi baik pusat maupun daerah atau sering disebut lintas sektoral.

Program PEN, selain menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan negara, juga merupakan sebuah intervensi yang dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah mengharapkan adanya kontribusi yang lebih besar dari produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia dalam ekspor nasional.

Pemerintah mengharapkan produk-produk UMKM dapat melakukan penetrasi pasar yang lebih dalam di setiap negara tujuan ekspor, serta penetrasi pasar yang lebih luas di luar sektor-sektor yang saat ini menjadi sektor unggulan eksportir Indonesia. Untuk itu, Program PEN perlu menjadi sebuah program yang inklusif, mendukung akses oleh pelaku usaha tanpa memandang lokasi maupun sektor tertentu.

Menurut Ardan, setiap pihak perlu memahami ekspor nasional bukan hanya sebuah isu sektor perdagangan, tetapi dipengaruhi juga oleh sektor lainnya yang menjadi tugas dan fungsi instansi pemerintah lainnya. Dari hasil evaluasi PEN yang telah dilakukan BPKP, Ardan mengungkap terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian terkait evaluasi PEN.

“Bagaimana perbaikan yang dibutuhkan, mengefektifkan koordinasi, dan mengoptimalkan teknologi informasi,” ujar Ardan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) atas Hasil Evaluasi Program PEN di Kantor BPKP Pusat, Kamis (23/2/2017), yang dipimpin oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin dan Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Roni Dwi Susanto. Kegiatan FGD tersebut merupakan suatu langkah lanjutan untuk memperkaya informasi hasil pengawasan yang dilakukan BPKP dengan perspektif dari pihak-pihak yang terlibat dan lanjutan dari FGD hari sebelumnya (22/2). 

Sebelumya, Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP Ernadhi Sudarmanto selaku Ketua Tim Teknis Lintas Sektoral State Accountability Revilization (STAR) BPKP menjelaskan serangkaian tahapan evaluasi program PEN mulai dari penyusunan pedoman, yang diawali survei pendahuluan ke K/L dan Pemda, FGD dengan kementerian terkait, uji coba/piloting pedoman, pelaksanaan evaluasi oleh Tim BPKP Pusat dan 16 perwakilan BPKP, serta proses validasi hasil.

“Kami berharap, melalui FGD ini diperoleh persamaan persepsi atas permasalahan dan rekomendasi strategis sebagai solusi terbaik dalam mengatasi risiko kegagalan pencapaian tujuan dari program PEN,” kata Ernadhi dihadapan peserta dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Small Medium Enterprise Cooperative (SMESCO), dan perwakilan BPKP yang dievaluasi.

Evaluasi atas Program PEN yang dilakukan BPKP, mempertimbangkan berbagai aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian yang mempengaruhi pelaksanaan program. Aspek-aspek tersebut dipetakan dalam area kebijakan, kelembagaan, dan implementasi program, yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.

(Humas BPKP Pusat/dp, adi/end)



Share      

Berita Terkait:

20 Nopember 2017 09:13:13 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Menggeliatnya Perekonomian Daerah Perbatasan
08 Nopember 2017 11:21:25 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Dicari: Generasi Penerus BPKP yang Terbaik
20 Oktober 2017 10:11:42 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Ketok Palu Anggaran BPKP Tahun 2018
28 September 2017 11:21:46 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Jambi Koordinasi Pengawasan dengan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci
20 September 2017 07:49:46 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui RKA BPKP T.A. 2018


Loading the Player...
Video Lainnya