Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Evaluasi Program Lintas Sektoral Pengembangan Ekspor Nasional
24 Pebruari 2017 14:14:00 / tine / dibaca: 2787 kali / Kat: Evaluasi

Jakarta  Rabu (22/02) – Tim Teknis pengawasan Lintas Sektoral STAR- BPKP menyelenggarakan Focus Group Discussions (FGD) atas Hasil Evaluasi Program Pengembangan Ekspor  Nasional  di Ruang Rapat  Lantai III  Pramuka No.33 Jakarta. FGD ini dlaksanakan selama 2 hari dari tanggal 22 sd 23 Februari 2017 kemaren.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.192  Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu mandat yang dilaksanakan oleh BPKP adalah melakukan pengawasan intern atas program dan kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Implementasi dari pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral tersebut dilaksanakan salah satunya melalui program State Accountability Revitalisation (STAR).

Salah satu tujuan diadakan FGD ini adalah menyampaikan hasil evaluasi  atas Program lintas sektoral pengembangan ekspor nasional dan menyamakan persepsi atas permasalahan yang sudah diidentifikasi dari hasil evaluasi

Diskusi dihadiri  Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukan PMK, Binsar H Simanjuntak, kepala perwakilan BPKP dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari 16 pemerintah provinsi yang dievaluasi, serta tim teknis lintas sektoral STAR. 

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukan PMK, Binsar H Simanjuntak, dalam sambutan pembukaan menyatakan, “Tugas yang diemban sekarang ini adalah terkait dengan pengembangan ekspor nasional. Bagaimana membuat Negara ini bisa menjadi lebih mandiri, bisa memenuhi kebutuhan domestik dan sekaligus juga bisa menjual produk-produk ke negara lain.”  Lebih lanjut Binsar mengatakan dengan meningkatnya kapasitas ekspor ini tentunya bisa memenuhi cita-cita dan keinginan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan kebutuhan ekonomi dan ini merupakan tugas yang tidak ringan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari birokrat untuk berusaha meningkatkan kinerja pemerintah yang sesuai dengan visi dari  presiden dan wakil presiden yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri , berkedaulatan dan berkemandirian. Khusus untuk pengembangan eksport nasional  tak terlepas dari nawacita yang ke 6, yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya tentunya tidak lepas dari cita-cita yang lain.

Binsar sangat mengapresiasi kegiatan ini, dimana Tim dari BPKP bekerjasama dengan Pengawasan Intern, yaitu Itjen atau inspektorat di daerah khususnya, telah melakukan semacam audit kinerja lintas sektoral yang  terfokus kepada bagaimana upaya-upaya  untuk memenuhi target-target  atau tujuan yang tercakup dalam ekspor nasional.

Binsar berharap hasil dari FGD ini dapat menyempurnakan kebijakan-kebijakan terkait dalam segala sisi, segala aspek dan bisa memperbaiki dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekspor yang tentunya berujung berbagai dampak seperti peningkatan devisa, peningkatan ekonomi, mengurangi pengangguran dan lain-lain.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengemukakan bahwa pengembangan ekspor nasional ini lebih kepada peran daerah didalam mendukung program pengembangan nasional. “Ketika berbicara di daerah tentu saja jangan lupakan produk-produk unggulan daerah masing-masing, karena pasti daerah mempunyai ciri khas di wilayahnya yang mendukung program pengembangan ekspor nasional” ungkap Dadang.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, "diskusi bisa dimulai dari target ekspor nasional seperti apa, apakah sudah tercapai targetnya. Kalau misalnya belum tercapai pasti ada masalah di sana. Kemudian ketika berbicara  target ekspor  maka tidak lepas dari  peran daerah atau sumbangsih daerah,  target ekspor tersebut seperti apa, jika belum tercapai perlu didiskusikan" tuturnya. Dadang melanjutkan, "jika sudah mapan bagaimana peran masing-masing daerah untuk mendorong ekspor nasional tersebut, maka perlu digali peran masing-masing bagaimana  untuk bisa dirumuskan rekomendasinya seperti apa.

 (Humas BPKP Pusat/tine/adi/end) 



Share      

Berita Terkait:

05 Mei 2017 07:44:13 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat
07 April 2017 06:48:36 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional
22 Maret 2017 18:52:45 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Settama sebagai “Enabler” Pengawasan BPKP
17 Maret 2017 08:09:04 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
DPR RI Himpun Informasi Penerapan SAP Berbasis Akrual di BPKP DIY
07 Maret 2017 16:11:14 / adisasongko / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala BPKP Mengapresiasi Capaian Hasil Audit JKN


Loading the Player...
Video Lainnya