Laporan Hasil Pengawasan Intern atas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 tersebut mencakup empat fokus pengawasan yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset Negara dan perbaikan governance system. 

Pada kesempatan itu Tri Handoyo yang didampingi pejabat eselon III Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tumbur Parulian Simatupang dan Mahendratta Panji Wisnu,   menyampaikan pokok-pokok hasil pengawasan dalam perspektif empat fokus pengawasan tersebut. Tri Handoyo juga menyampaikan ringkasan isi laporan tersebut, dan beberapa permasalahan yang harus di tindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Dalam penyerahan laporan tersebut, Zudan Arif  Fakrulloh  didampingi oleh Asisten II dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, menyampaikan apresiasinya atas peran serta bantuan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo selama ini. Zudan berharap agar Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tetap mengawal proses pembangunan di Provinsi Gorontalo, terutama dalam hal pengawalan penyerapan anggaran, pengawalan pembangunan infrastruktur dengan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut tidak hanya sebatas pada teknis keuangan, reviu pengadaan barang dan jasa, peningkatan tata kelola sinergitas antara APBD dan APBN,  pencatatan dan konsolidasi aset, masukan atas permasalahan likuidasi/penghapusan BUMD, pendampingan bagi desa dalam menyusun laporan keuangan dengan baik.

(Humas BPKP Gorontalo/FK/end)