Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

OPAD Sukses, PAD Pemprov Kalbar Meningkat
14 Pebruari 2017 15:26:12 / kalbar1 / dibaca: 2560 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merasakan manfaat  hasil kegiatan Optimaslisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)  tahun lalu,  yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, terutama dari Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 1,5 Milyar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 6,5. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Samuel saat berkunjung ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Senin (13/2) kemaren.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Samuel beserta jajaran diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap yang didampingi oleh Korwas Bidang P3A, Suardi.

Dalam kunjungan tersebut, Samuel mengungkapkan bahwa pihaknya sangat puas atas hasil kegiatan OPAD tahun lalu yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan. Peningkatan tersebut terutama berasal dari wajib pajak yang kurang pungut dan kurang bayar. Samuel juga menyampaikan BPKAD meminta bantuan kembali kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pendampingan pemeriksaan PAD.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap menyambut baik kerja sama dan meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperbaiki dan melengkapi regulasi bidang PAD. Lebih lanjut Kepala Perwakilan menjelaskan tugas tim OPAD adalah memetakan potensi-potensi pajak daerah yang dimungkinkan untuk dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, guna memperkuat ruang fiskal Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang dapat memacu multiplier effect, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Arman juga menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemantauan dan pendataan ulang potensi wajib pajak dan obyek pajak, yang dilanjutkan dengan pembangunan database yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan penetapan target pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan kemungkinan dibentuknya tim gabungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk optimalisasi PAD Pemrpov tahun 2017.

Setelah pertemuan tersebut, tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat didampingi oleh tim BPKAD Pemprov berkunjung ke PT. ANTAM Tbk untuk melakukan peninjauan lapangan dan pengujian kewajiban perpajakan terhadap pajak air permukaan PT ANTAM Tbk di Tayan.

(Humas BPKP Kalbar/end)

 



Share      

Berita Terkait:

23 Maret 2017 08:07:14 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pengawasan BPKP Menjadi Bahan Perencanaan Pembangunan Nasional
17 Maret 2017 07:20:53 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Segera Tuntaskan Penelitian Indeks AP3N
13 Maret 2017 20:25:41 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Kalbar Tingkatkan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan
13 Maret 2017 19:28:43 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Kawal Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta
13 Maret 2017 17:44:05 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bank Kalbar – BPKP Kalbar Sepakat Wujudkan Tata Kelola dalam PBJ