Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Peran SPI dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern
06 Pebruari 2017 11:40:17 / jabar1 / dibaca: 1002 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Bandung – Rabu (1/2) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini menyampaikan bahwa Satuan Pegawasan Intern  (SPI) merupakan  salah satu elemen yang sangat penting dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern, dimana  SPI harus dapat memantau efektivitas dari pelaksanaan elemen-elemen struktur pengendalian intern itu sendiri. Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini pada acara pembukaan Pelatihan Dasar Audit Investigatif  bagi Auditor pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII Bandung Rabu 1 Februari 2017 lalu.

Diakui bersama bahwa SPI memegang peranan penting dalam mendukung penerapan good corporate governance. Peran SPI dengan aktivitas operasional sehari-hari memberi kesempatan kepada SPI untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek kegiatan/operasional perusahaan yang memiliki risiko tinggi.

Dikemukakan pula bahwa SPI berada dalam posisi yang penting untuk memonitor secara terus menerus struktur pengendalian intern perusahaan melalui identifikasi dan deteksi atas red flags yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan.

Efektivitas peran SPI dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan serta kesempatan yang diberikan oleh Direksi kepada Auditor SPI untuk mendapatkan pelatihan yang memadai.

"Pagi ini kita bersama-sama melihat, menyaksikan dan mengikuti bahwa Direksi PTPN VIII telah memberikan kesempatan itu kepada para auditor SPI untuk terus meningkatkan kapasitas dan  keberhasilan suatu perusahaan, salah satunya dengan menganut  lima prinsip GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency danFairness serta didasari dengan etika moral" tutur Deni Suardini.

Pada kesempatan berikutnya Direktur Utama PTPN VIII Bambang Murtioso yang didampingi oleh Direksi Manajemen Aset, dan Direksi Komersial, mengungkapkan, “sejalan dengan pendapat Kepala Perwakilan bahwa Manajemen dan sistem tidak akan ada “nafas”nya jika tidak diisi oleh hati nurani” ungkap Bambang.

(Humas BPKP Jabar/sr/end)

 

 



Share      

Berita Terkait:

15 Maret 2017 11:29:06 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Kinerja Unggul Melalui Kerja Profesional Berintegritas
15 Maret 2017 08:50:19 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Siap Kawal Pertanian Di Gorontalo
14 Pebruari 2017 10:09:57 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Wagub Lampung Harapkan Pengawalan dari BPKP
03 Pebruari 2017 15:52:22 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pengendalian Intern Melalui CACM
03 Pebruari 2017 14:37:50 / harry_humas / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Jelaskan Keudes dan BUM Desa ke Baleg DPR