Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Peran SPI dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern
06 Pebruari 2017 11:40:17 / jabar1 / dibaca: 5462 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Bandung – Rabu (1/2) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini menyampaikan bahwa Satuan Pegawasan Intern  (SPI) merupakan  salah satu elemen yang sangat penting dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern, dimana  SPI harus dapat memantau efektivitas dari pelaksanaan elemen-elemen struktur pengendalian intern itu sendiri. Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini pada acara pembukaan Pelatihan Dasar Audit Investigatif  bagi Auditor pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII Bandung Rabu 1 Februari 2017 lalu.

Diakui bersama bahwa SPI memegang peranan penting dalam mendukung penerapan good corporate governance. Peran SPI dengan aktivitas operasional sehari-hari memberi kesempatan kepada SPI untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek kegiatan/operasional perusahaan yang memiliki risiko tinggi.

Dikemukakan pula bahwa SPI berada dalam posisi yang penting untuk memonitor secara terus menerus struktur pengendalian intern perusahaan melalui identifikasi dan deteksi atas red flags yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan.

Efektivitas peran SPI dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan serta kesempatan yang diberikan oleh Direksi kepada Auditor SPI untuk mendapatkan pelatihan yang memadai.

"Pagi ini kita bersama-sama melihat, menyaksikan dan mengikuti bahwa Direksi PTPN VIII telah memberikan kesempatan itu kepada para auditor SPI untuk terus meningkatkan kapasitas dan  keberhasilan suatu perusahaan, salah satunya dengan menganut  lima prinsip GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency danFairness serta didasari dengan etika moral" tutur Deni Suardini.

Pada kesempatan berikutnya Direktur Utama PTPN VIII Bambang Murtioso yang didampingi oleh Direksi Manajemen Aset, dan Direksi Komersial, mengungkapkan, “sejalan dengan pendapat Kepala Perwakilan bahwa Manajemen dan sistem tidak akan ada “nafas”nya jika tidak diisi oleh hati nurani” ungkap Bambang.

(Humas BPKP Jabar/sr/end)

 

 



Share      

Berita Terkait:

12 Pebruari 2018 11:15:18 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Rapat Kerja BPKP Kalbar Sebagai Wahana untuk Peningkatan Kinerja
07 Pebruari 2018 12:03:34 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Dengan e-LHKPN, Penyelenggara Negara Lebih Mudah Laporkan Harta Kekayaan
07 Pebruari 2018 07:47:44 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
SDM Kearsipan Berkualitas Wujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Handal
31 Januari 2018 08:43:58 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pemprov Kaltim Kembangkan Sistem Perizinan Terintegrasi dengan OSS
31 Januari 2018 08:43:46 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Gubernur Kaltim Terima Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2017