Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Peningkatan Pengendalian Intern Melalui CACM
03 Pebruari 2017 15:52:22 / puslitbang2 / dibaca: 1955 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Pengendalian intern merupakan pondasi dalam menjalankan aktivitas instansi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Pemantauan berkelanjutan menjadi media bagi pimpinan instansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan instansi, sekaligus sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/strategi yang akan ditempuh. Continous Auditing dan Continous Monitoring (CACM) merupakan salah satu alat untuk melakukan pengendalian intern yang efektif yang sering diterapkan di sektor swasta. 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan CACM di sektor publik/pemerintahan, Tim Puslitbangwas BPKP mulai melakukan kajian penerapan CACM pada Kementerian/Lembaga khususnya di BPKP.  Sebagai langkah awal Selasa (31/1) Tim Puslitbangwas BPKP yang terdiri dari: Wayan Simpen, Purwantoro dan Panti Haryadi telah melakukan pengumpulan data di Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 

Tim Puslitbang diterima langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Sudiro yang pada kesempatan itu, menjelaskan bahwa penerapan CACM ini sangat dibutuhkan bagi pimpinan terutama untuk transaksi yang banyak dan telah berbasis IT (aplikasi) seperti di Bank. Jika dikaitkan dengan kegiatan di BPKP, penerapan CACM dapat dilakukan dalam hal penyusunan laporan keuangan, monitoring ketersediaan anggaran, monitoring ketersediaan kas di Bendahara Pengeluaran (Cash Flow), monitoring penugasan dengan penerbitan pelaporan. Monitoring ketersediaan kas (UP/GU) sangat penting dengan ketersediaan uang muka kerja. Permasalahan yang sering terjadi keterlambatan peng-SPJ-an dari Tim ke Bendahara pengeluaran, sehingga berdampak pada kecepatan dalam penggantian kembali UP menjadi terganggu. Menurut Sudiro perlu adanya alat/media secara aplikasi untuk memonitor perjalanan penugasan, SPJ sampai pada ketersediaan kas UP.

Sudiro juga menambahkan monitoring ketersediaan anggaran dan rencana penyerapan anggaran telah menjadi ukuran kinerja setiap kepala perwakilan. Oleh karena itu, pimpinan harus mengetahui berapa total anggaran, saldo anggaran dan realisasinya untuk setiap saat (real time).  Hal ini diperlukan adanya aplikasi, sehingga mudah memantau perkembangannya.

Terkait dengan monitoring penugasan dengan pelaporan juga menjadi catatan penting, agar penerbitan laporan tidak melampui batas waktu yang direncanakan.  Hal ini menjadi warning bagi tim yang akan mengajukan penugasan berikutnya. Fasilitas aplikasi yang akan dibangun mestinya memuat menu yang memberikan warning setiap saat atas beberapa penugasan dengan penerbitan pelaporan.

Pada akhir pembicaraan dengan Tim Puslitbangwas BPKP, Sudiro berpendapat bahwa Continous Auditing sangat berguna bagi Inspektorat BPKP untuk memberikan early warning bagi setiap unit kerja yang dimonitor. Hal ini sangat membantu manajemen setiap unit kerja dan meringankan kerja Inspektorat dalam melakukan audit regular/berkala.

(Humas Puslitbangwas: Pakde/Wayan/y@d/end)

 



Share      

Berita Terkait:

31 Mei 2017 16:43:00 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Sinkronisasi Penganggaran dan Outcome
20 April 2017 15:19:55 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Komitmen ber-Reformasi Birokrasi, Komitmen Melayani
20 April 2017 08:38:53 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Jateng Internalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
20 April 2017 08:03:39 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Pabar Internalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015-2016
14 April 2017 19:51:57 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Sumbar Internalisasi Nilai Reformasi Birokrasi pada Pegawai


Loading the Player...
Video Lainnya