Dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau ini meminta kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau, agar memberikan solusi terkait dengan kelanjutan perpanjangan pendanaan serta penyelesaian terhadap piutang yang diindikasikan macet pada 10 dari 36 koperasi sejak Tahun 2001.

Kunjungan kerja Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau ke Perwakilan BPKP Provinsi Riau tersebut didasari atas hasil pengkajian ulang lima tahunan terhadap koperasi-koperasi binaannya. Dari hasil pengkajian, piutang macet tersebut, dapat membawa risiko berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Riau.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin didampingi Koordinator Pengawasan Pemerintah Daerah (APD) Sumirat, menyampaikan perlunya di bentuk Tim Khusus untuk penyelesaian hutang yang macet tersebut, dan dilakukan proses yang terencana dan sistematis serta jadwal yang jelas dalam proses penyelesaian piutang macet.

Humas BPKP Riau/S.Hadi Pranoto.