Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Gubernur Kaltara Kukuhkan Alexander Rubi sebagai Kaper BPKP Kaltara
11 Januari 2017 21:53:44 / suryo / dibaca: 2193 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

“BPKP menjadi mitra strategis kita dalam memperbaiki tata kelola keuangan, oleh karenanya jangan takut dan malu untuk minta bantuan ke BPKP, seperti yang telah saya lakukan sejak menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dahulu”. Demikian disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie pada acara pengukuhan Alexander Rubi Satyoadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis (5/1) lalu.

Acara pengukuhan tersebut selain dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, juga dihadiri oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Doddy Setiadi, seluruh pejabat SKPD serta Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Utara.

Alexander Rubi Satyoadi dikukuhkan Gubernur Irianto Lambrie sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investigasi di BPKP Pusat. Sebelum menjabat  sebagai Direktur Investigasi, Alexander Rubi dikenal sebagai penyidik KPK.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dalam sambutan pengukuhan juga menyampaikan, “pengukuhan hari ini menjadi momentum penting bagi jalannya pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Kami selama ini sangat dibantu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kami bisa berakuntabilitas dan mendapatkan opini WTP dari BPK secara cepat,”ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini WTP dari BPK setelah 50 Tahun, sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berdiri Tahun 2013 mendapatkan opini Tahun 2014. “Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari BPKP,” tegasnya. Pada kesempatan itu Gubernur juga mengajak dan mengingatkan para Bupati/Walikota untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah masing-masing.

Sementara itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutannya mengemukakan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara saat ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan perwakilan yang ada di provinsi lainnya, serta memiliki nilai strategis yang tinggi baik bagi BPKP maupun bagi mitra.

Lebih lanjut Kepala BPKP menjelaskan terkait peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan Negara seperti yang tertuang dalam RPJMN, yakni memiliki tiga ukuran yaitu: opini BPK, penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP.

Mengenai Opini WTP dari BPK, Ardan mengungkapkan,  “Opini WTP dari BPK dapat diraih Provinsi Kalimantan Utara secara berturut-turut dari Tahun 2014, tidak terlepas dari akuntabilitas, kapasitas dan leadership dari Bapak Gubernur,” ungkapnya.

Terkait dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dijelaskan bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi meminta penerapan SPIP dan Kapabilitas APIP pada level 3 tahun 2019. Pada level 3, APIP telah mencapai kemajuan yang pada kegiatannya telah dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden saat Rakorwas Nasional yang diselenggarakan di Kantor BPKP Pusat Tahun 2014 lalu.

 (Humas BPKP Kaltim-Humas BPKP Pusat/suryo/endang)

 

 



Share      

Berita Terkait:

25 Maret 2017 20:48:22 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Penyerahan Tongkat Estafet Kepemimpinan BPKP Sumbar
17 Maret 2017 08:57:41 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Jawa Barat Raih Peringkat I Pelaksanaan Anggaran Terbaik
16 Maret 2017 18:52:57 / adisasongko / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Peroleh Penghargaan WTP Lima Tahun Berturut-Turut
07 Maret 2017 22:55:53 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Tingkatkan Kompetensi, Independensi dan Jaga Integritas
03 Maret 2017 19:22:40 / tine / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Promosi dan Mutasi: Penyegaran dan Peningkatan Kinerja Organisasi