Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Melaksanakan Tugas dengan Berintegritas
10 Januari 2017 23:26:17 / suryo / dibaca: 2495 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

“Pakta Integritas merupakan janji atau ikrar untuk melaksanakan tugas dengan berintegritas.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Meidyah Indreswari pada saat acara Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai BPKP di Lingkungan Sekretariat Utama, Pusbin JFA, Pusdiklatwas BPKP di Aula Gandhi Gedung Pusat BPKP Jl Pramuka 33 Jakarta Timur pagi tadi (10/1).

Penandatangan Pakta Integritas tersebut selain dihadiri oleh Sekretaris Utama BPKP dihadiri pula oleh  Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Ratna Tianti Ernawati, Kepala Biro Umum Sri Penny Ratnasari, Kepala Biro Hukum dan Humas Syaifudin Tagamal, serta Kepala Pusbin JFA Edi Mulia dan Kepala Pusdiklatwas Slamet Hariadi.

Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pegawai BPKP di Lingkungan Sekretariat Utama, Pusbin JFA, Pusdiklatwas BPKP dengan disaksikan oleh Sekretaris Utama BPKP dan  masing-masing Kepala Biro yang hadir, Kepala Pusbin JFA serta Kepala Pusdiklatwas.

Pada kesempatan itu Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari menjelaskan terkait dengan integritas yang harus dimiliki tiap pegawai. Menurutnya, “integritas tidak dapat diukur, namun output dari integritas dapat menghasilkan empat sikap yang positif, yaitu shiddiq atau jujur, amanah atau bisa dipercaya, fathonah atau cerdas dan tabligh,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekretaris Utama BPKP menyampaikan bahwa seseorang yang mempunyai integritas dapat dilihat dari perilakunya di lingkungan pekerjaan, yaitu tekun, rajin, ulet, konsisten, berani dalam hal yang positif, tidak mudah menyerah dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan pola "Kerja Keras, Cerdas, Tuntas".

Terkait dengan peran Sekretariat Utama, Meidyah Indreswari menjelaskan bahwa tahun 2017 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, sehingga para pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sangat berperan penting sebagai second line defender atau pertahanan kedua organisasi. Peran ini sangat diperlukan untuk men-support  jalannya organisasi.  Meidyah Indreswari menegaskan, pada saat ini peran firts line defender dan second line defender mempunyai peran sama penting, karena tanpa adanya second line defender, organisasi  dipastikan tidak akan dapat berjalan.

(Humas BPKP Pusat/suryo,tine/endang)

 



Share      

Berita Terkait:

15 Desember 2017 09:36:55 / gilang / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Raih Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi
21 Nopember 2017 07:25:20 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Selenggarakan Forum Kepegawaian 2017
20 Nopember 2017 15:40:11 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Aplikasi MAP BPKP: All Your Human Resource Need In One Stop Application
06 Oktober 2017 10:21:56 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Tujuh Inovasi Kementerian PAN-RB
02 Oktober 2017 09:25:44 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kunjungan Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ke BPKP DIY