Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Tanah Bumbu Siap Tingkatkan Maturitas SPIP
05 Januari 2017 08:11:21 / kalsel1 / dibaca: 1980 kali / Kat: SPIP

Dalam mengelola pemerintahan yang akuntabel khususnya terkait implementasi SPIP di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Sekda Kabupaten Tanah Bumbu Said Assegaf mengemukakan bahwa Pemkab Tanah Bumbu Siap Tingkatkan Maturitas SPIP.  Pernyataan tersebut disampaikan oleh Said Assegaf pada acara pembukaan Persiapan Re-Assessment Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Ruang Rapat Setda, Rabu (28/1).

Dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Said Assegaf  didampingi Asisten I dan Inspektur beserta Kepala SKPD dan pejabat eselon III Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, adapun Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Tim Narasumber.

Acara dibuka oleh Said Assegaf dengan memaparkan pentingnya kerjasama dengan BPKP dalam mengelola pemerintahan yang akuntabel khususnya terkait implementasi SPIP di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Disampaikan pula oleh Said Assegaf bahwa pada bulan Juli 2016 lalu telah dilakukan Penilaian atas  Maturitas Penyelenggaraan SPIP, namun hasilnya belum optimal.

Selanjutnya Muhammad Masykur, dalam sambutannya memaparkan beberapa hal penting terkait dengan Target Level 3 atau “Terdefinisi” Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Masykur menyampaikan perlunya 3 T dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Pertama,  Tertib Administrasi, dengan pengertian kegiatan apa saja yang dilaksanakan harus terdokumentasi dengan baik, dicatat dan disimpan/diarsipkan dengan baik. Kedua, Tertib Hukum, dengan pengertian segala sesuatu yang kita laksanakan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku; dan Ketiga, Tertib Fisik, dengan pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Muhammad Masykur menambahkan, bahwa setiap Pemerintah Daerah yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya sudah mempunyai Sistem Pengendalian Intern yang memadai, namun masih belum mengidentifikasi risiko dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.  “Untuk itu agar dilakukan identifikasi risiko dari masing-masing SKPD, kemudian menentukan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam mengendalikan risiko tersebut,” jelas Muhammad Masykur.

Diharapkan, setelah SPIP mampu diimplementasikan dengan lebih baik, hasilnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lebih akuntabel, sehingga mendapat opini WTP untuk keempat kalinya, pengamanan aset terjaga, ketaatan kepada peraturan yang berlaku dapat dipenuhi, sehingga tujuan dan sasaran SKPD pada khususnya dan tujuan pemda pada umumnya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

(Humas BPKP Kalsel/MM/SKS/SH/As/end)

 



Share      

Berita Terkait:

14 Maret 2017 07:53:19 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Sumbar Dorong Pemprov. Sumbar Lebih Maju
13 Maret 2017 08:11:55 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pentingnya Komitmen Pimpinan dalam Peningkatkan Maturitas SPIP
04 Maret 2017 20:05:32 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Provinsi Lampung Kejar Target SPIP di Level 3
13 Pebruari 2017 14:29:27 / suryo / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penilaian Tingkat Maturitas SPIP melalui Pendekatan HLPQ di BNPT
09 Pebruari 2017 12:12:30 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dapatkan Pencerahan dari BPKP Jabar