Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Tanah Bumbu Siap Tingkatkan Maturitas SPIP
05 Januari 2017 08:11:21 / kalsel1 / dibaca: 623 kali / Kat: SPIP

Dalam mengelola pemerintahan yang akuntabel khususnya terkait implementasi SPIP di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Sekda Kabupaten Tanah Bumbu Said Assegaf mengemukakan bahwa Pemkab Tanah Bumbu Siap Tingkatkan Maturitas SPIP.  Pernyataan tersebut disampaikan oleh Said Assegaf pada acara pembukaan Persiapan Re-Assessment Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Ruang Rapat Setda, Rabu (28/1).

Dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Said Assegaf  didampingi Asisten I dan Inspektur beserta Kepala SKPD dan pejabat eselon III Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, adapun Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Tim Narasumber.

Acara dibuka oleh Said Assegaf dengan memaparkan pentingnya kerjasama dengan BPKP dalam mengelola pemerintahan yang akuntabel khususnya terkait implementasi SPIP di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Disampaikan pula oleh Said Assegaf bahwa pada bulan Juli 2016 lalu telah dilakukan Penilaian atas  Maturitas Penyelenggaraan SPIP, namun hasilnya belum optimal.

Selanjutnya Muhammad Masykur, dalam sambutannya memaparkan beberapa hal penting terkait dengan Target Level 3 atau “Terdefinisi” Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Masykur menyampaikan perlunya 3 T dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Pertama,  Tertib Administrasi, dengan pengertian kegiatan apa saja yang dilaksanakan harus terdokumentasi dengan baik, dicatat dan disimpan/diarsipkan dengan baik. Kedua, Tertib Hukum, dengan pengertian segala sesuatu yang kita laksanakan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku; dan Ketiga, Tertib Fisik, dengan pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Muhammad Masykur menambahkan, bahwa setiap Pemerintah Daerah yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya sudah mempunyai Sistem Pengendalian Intern yang memadai, namun masih belum mengidentifikasi risiko dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.  “Untuk itu agar dilakukan identifikasi risiko dari masing-masing SKPD, kemudian menentukan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam mengendalikan risiko tersebut,” jelas Muhammad Masykur.

Diharapkan, setelah SPIP mampu diimplementasikan dengan lebih baik, hasilnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lebih akuntabel, sehingga mendapat opini WTP untuk keempat kalinya, pengamanan aset terjaga, ketaatan kepada peraturan yang berlaku dapat dipenuhi, sehingga tujuan dan sasaran SKPD pada khususnya dan tujuan pemda pada umumnya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

(Humas BPKP Kalsel/MM/SKS/SH/As/end)

 



Share      

Berita Terkait:

18 Januari 2017 12:10:56 / malut1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penyerahan Hasil Pengawasan BPKP Maluku Utara 2016
31 Desember 2016 21:52:29 / riau1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Riau Siap Kawal Akuntabilitas Keuangan Kab Siak
01 Desember 2016 21:21:53 / nurjana / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP Alat Mencapai Tujuan Organisasi
01 Desember 2016 09:04:57 / Reza / dibaca: kali / Kat: SPIP
Capai Kinerja Beyond Expectation dengan SPIP
30 Nopember 2016 10:11:41 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Jadikan Ber-SPIP Sebagai Kebutuhan