Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kota Tegal Bangun Budaya Integritas melalui LARWASDA 2016
23 Desember 2016 15:45:49 / jateng1 / dibaca: 2638 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kota Tegal (21/12) bertempat di ruang Aula Pemerintah Kota Tegal telah diselenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2016 untuk Tahun Pemeriksaan 2015. Rapat di buka secara resmi oleh Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno, dengan mengambil Tema “ Membangun Budaya Integritas Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.”

Narasumber dalam acara tersebut adalah Khaerun, dari Perwakilan BPKP Prov. Jateng, Sigit Sugiantoro dari Perwakilan BPK Jateng, Agung Priyanto dari Inspektorat Prov. Jateng,  dan Nur Effendi dari Inspektorat Kota Tegal. Rapat Dinas dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Tegal  Diah Kemala Sinta, Kepala Bappeda Kota Tegal Nur Effendi, para Asisten Sekda, para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, para Camat dan Lurah di Kota Tegal.

Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam sambutanya menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang telah bersedia hadir dalam rapat, dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terkait dengan makna dan hakikat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Hal ini adalah upaya Pemerintah Kota Tegal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good goverment and clean goverment), serta untuk mendorong peningkatan kinerja melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, disamping melalui pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern, serta pengawasan masyarakat yang bersifat membangun (social control),” ungkapnya.

Menurutnya peran pengawasan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting.  Ada empat hal yang perlu penegasan dan perlu disikapi bersama yaitu pertama bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah /APIP bukanlah untuk menjatuhkan, tetapi justru untuk mendorong SKPD, agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan pada koridor yang benar sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. “Untuk itu SKPD harus proaktif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP,” jelasnya.

Kedua APIP harus selalu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya serta bersikap profesional. Ketiga dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi potensi kesalahan yang terjadi, maka diharapkan pada Instansi Pengawasan untuk memberikan arahan serta bimbingan pada SKPD yang membutuhkan. Keempat diharapkan kepada SKPD untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan program dan kegiatan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Khaerun, dalam sambutannya menyampaikan peran BPKP Mendorong Pemerintah Daerah memperoleh Opini WTP melalui penguatan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Sebagaimana diketahui bahwa capaian Kota Tegal untuk Tahun 2015 dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP dari BPK. Sedangkan untuk Kapabilitas APIP Pemerintah kota Tegal masih berada pada Level 1 dari (ring 1 s.d 5), artinya APIP belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan pencegahan korupsi.

Labih lanjut Khaerun juga menjelaskan sebagaimana tertuang dalam RPJMN, bahwa Presiden mengharapkan kepada APIP untuk Tahun 2019 sudah berada pada level 3, artinya APIP mampu menilai efisiensi, efektifitas ekonomi suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian. Sementara untuk Maturitas SPIP Capaian Pemerintah Kota Tegal mencapai skors 1,651 dari (ring 1 s.d 5).

Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, peran APIP dituntut untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities). “Selain itu APIP juga dituntut untuk bisa memberikan peringatan dini terhadap Pimpinan (early warning system), dan peningkatan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta APIP harus bisa memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,” papar Khaerun.

Sementara dari BPK Perwakilan Jateng Sigit Sugiantoro menyampaikan materi tentang Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Salah satu isu strategis Renstra BPK 2016-2020 adalah peningkatan tindak lanjut dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, BPK memfokuskan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Irban III Agustinus Widodo, serta Plt. Inspektur Kota Tegal Nur Effendi menyampaikan paparan materi terkait tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din/end)

 



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2017 16:37:46 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Indeks AP3N Membuka Cakrawala Baru Pengawasan di Lingkungan Kemenristek-Dikti
17 Mei 2017 16:27:09 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Puskesmas se-Kabupaten Cilacap Siap Terapkan PPK BLUD
08 Mei 2017 08:50:13 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Indeks AP3N Segera Diimplementasikan
04 Mei 2017 16:56:44 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kab Solok
03 Mei 2017 18:32:06 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kaper BPKP Riau Ajak Tingkatkan Komitmen Menjaga Keuangan Desa