Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Mewujudkan Perwakilan yang TOP
23 Desember 2016 14:36:00 / diy1 / dibaca: 2189 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Jadilah perwakilan yang top yang menjadi benchmark dari perwakilan yang lain”, demikian pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari saat memberikan arahan di Aula Perwakilan BPKP DIY Jumat, (16/12) lalu.  Meidyah Indreswari  hadir didampingi  Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Ratna Tianti Ernawati serta Kepala Bagian Tata Usaha, Mardi Purwanto mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Acara dihadiri pula oleh seluruh Korwas dan pegawai di lingkungan BPKP DIY.

Meidyah Indreswari pada kesempatan itu juga menyampaikan arahannya terkait dengan perencanaan, diungkapkan bahwa, “tantangan tahun 2017 akan berat, karena kita akan keluar dari yang kita pahami sampai dengan 2016 dalam pengertian penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya. Meidyah menjelaskan, sampai dengan 2016 paradigmanya masih money follows function, sedangkan untuk tahun 2017 kedepannya akan berubah menjadi money follows program yang akan berdampak kepada BPKP, yang mana auditnya nanti akan bersifat lintas sektoral.

Menyikapi hal tersebut, kedepan mulai Januari 2017 Meidyah berharap pola penugasan sudah memperhatikan money follows program, lintas sektoral yang merupakan jiwa dari PP 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014.

Terkait permasalahan anggaran, BPKP akan menghadapi tantangan dengan adanya pengurangan anggaran, namun jumlah penugasan menurutnya tidak mengalami perubahan, jika pun berubah kemungkinaan hanya mengalami sedikit penurunan.

Menurut Meidyah, BPKP perlu menguatkan budaya organisasi, terutama mengenai penguatan value-nya. Dalam hal peningkatan kompetensi pegawai, Meidyah memberikan arahan agar PPM digalakan kembali, sehingga dapat dijadikan benchmark untuk perwakilan lainnya.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP, Ratna Tianti Ernawati pada kesempatan yang sama mengemukakan terkait dengan masalah kepegawaian yaitu masalah pengajuan permohonan pindah pegawai. Ratna mengemukakan bahwa pegawai dapat mengajukan permohonan pindah, apabila telah 2 tahun bagi wanita dan telah 4 tahun untuk pria. Namun hal tersebut perlu melihat juga mengenai analisis beban kerja dan jabatan.

Kondisi yang terjadi, menurutnya analisis beban kerja dan jabatan sering dilupakan, sehingga sering sekali surat diajukan ke Kepala BPKP mengenai pengajuan pindah, hanya dengan mendasarkan masa kerja di perwakilan asal.

Sebelum mengakhiri arahannya, Meidyah Indreswari memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP DIY, khususnya mengenai kinerja Perwakilan BPKP DIY yang telah berhasil memperoleh Juara I Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Instansi Vertikal, disamping keberhasilan dalam memanfaatkan lahan kantor dan budaya kerjanya. Diharapkan keberhasilan yang diraih dapat dijadikan contoh untuk perwakilan lainnya.

(Humas BPKP DIY/ivI/end)

 

S



Share      

Berita Terkait:

27 Maret 2017 07:27:34 / nuri.sujarwati / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP menerima Public Relations Indonesia Awards (PRIA) Tahun 2017
25 Maret 2017 20:48:22 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Penyerahan Tongkat Estafet Kepemimpinan BPKP Sumbar
17 Maret 2017 08:57:41 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Jawa Barat Raih Peringkat I Pelaksanaan Anggaran Terbaik
16 Maret 2017 18:52:57 / adisasongko / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Peroleh Penghargaan WTP Lima Tahun Berturut-Turut
07 Maret 2017 22:55:53 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Tingkatkan Kompetensi, Independensi dan Jaga Integritas