Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
21 Desember 2016 11:20:23 / harry_humas / dibaca: 8383 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Jakarta, Selasa (20/12) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diterima langsung oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Istana Wakil Presiden Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta (20/12). Pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2016 ini, BPKP berada pada peringkat ketiga kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian, sementara peringkat pertama dan kedua diberikan kepada Arsip Nasional RI dan Mahkamah Konstitusi.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan yang dimulai dari April-Desember 2016 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Seluruh Badan Publik diwajibkan mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, “keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat di era demokrasi. Pemerintah pusat tidak mungkin menyampaikan satu persatu semua informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga berperan untuk menjadi sumber sesuai tugas dan kewenangannya,”jelasnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI John Fresly Hutahean menyampaikan apresiasinya atas partisipasi dan komitmen seluruh badan publik yang telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. “Kita berharap setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya good government,” katanya.

Sejumlah kategori pemeringkatan Badan Publik yang diberikan anugerah terdiri dari kategori Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Partai Politik dan Badan Usaha Milik Negara.

(Humas BPKP Pusat/ Bowo/HJK/Adi/end)

 



Share      

Berita Terkait:

24 April 2018 19:00:49 / gilang / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Seminar Nasional Internal Audit 2018, Sarana Peningkatan Kualitas Auditor Internal Indonesia
12 April 2018 08:11:47 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
MUSRENBANG RKPD 2019 Sulbar, Fokus pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
19 Maret 2018 10:22:09 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Siap Bantu Pemerintah Daerah Mencapai Visi Misi
16 Maret 2018 14:48:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Inovasi Pengawasan untuk Akuntabilitas Pembangunan Negeri
07 Maret 2018 16:23:07 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Jateng Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM