Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
21 Desember 2016 11:20:23 / harry_humas / dibaca: 1792 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Jakarta, Selasa (20/12) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diterima langsung oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Istana Wakil Presiden Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta (20/12). Pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2016 ini, BPKP berada pada peringkat ketiga kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian, sementara peringkat pertama dan kedua diberikan kepada Arsip Nasional RI dan Mahkamah Konstitusi.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan yang dimulai dari April-Desember 2016 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Seluruh Badan Publik diwajibkan mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, “keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat di era demokrasi. Pemerintah pusat tidak mungkin menyampaikan satu persatu semua informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga berperan untuk menjadi sumber sesuai tugas dan kewenangannya,”jelasnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI John Fresly Hutahean menyampaikan apresiasinya atas partisipasi dan komitmen seluruh badan publik yang telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. “Kita berharap setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya good government,” katanya.

Sejumlah kategori pemeringkatan Badan Publik yang diberikan anugerah terdiri dari kategori Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Partai Politik dan Badan Usaha Milik Negara.

(Humas BPKP Pusat/ Bowo/HJK/Adi/end)

 



Share      

Berita Terkait:

11 Januari 2017 21:53:44 / suryo / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Gubernur Kaltara Kukuhkan Alexander Rubi sebagai Kaper BPKP Kaltara
23 Desember 2016 15:09:03 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Pengukuhan Kaper BPKP Provinsi Riau
23 Desember 2016 15:05:13 / endang / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Bersama Kaum Laki-laki Membangun Bangsa
23 Desember 2016 14:36:00 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Mewujudkan Perwakilan yang TOP
20 Desember 2016 20:54:41 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Siskeudes Tingkatkan Kinerja Pemerintah Desa