Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Sumsel Serahkan Aset Idle Ke Kanwil DJKN Sumsel
09 Desember 2016 09:30:12 / sumsel1 / dibaca: 879 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Wujud nyata implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), setiap pengguna barang wajib menyerahkan BMN idle kepada Pengelola  barang  yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). 

Kamis (8/12) - Bertempat di KPKNL Palembang, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Iman Achmad Nugraha melakukan penyerahan aset idle kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan,  Jambi, dan Bangka Belitung. Aset idle yang menjadi objek penyerahan adalah 3 bidang tanah yaitu:  dua bidang tanah rawa yang berlokasi di Jl. Seroja Kamboja seluas 4.205 m dan 4.935m, Kelurahan 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, dan satu  bidang tanah yang diatasnya berdiri empat unit bangunan rumah dinas yang berlokasi di Jl. Lebak Rejo/Sekip,Palembang,dengan total luas 1.086m.

Aset idle tersebut diterima langsung oleh Anugrah Komara Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung dengan penandatanganan bersama Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara idle.

Kakanwil DJKN Anugrah Komara dalam sambutannya menegaskan, “penyerahan aset milik BPKP ini adalah tanpa paksaan dan tanpa tekanan, itu artinya BPKP telah bekerjasama dengan baik dengan Kementerian Keuangan dalam rangka memaksimalkan penggunaan Aset Negara.”ungkapnya.

Anugrah berharap semua Kementerian Lembaga lainnya dapat mengikuti jejak BPKP untuk mempercepat penyelesaian BMN idle. “Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan BPKP, ini yang pertama kali di Sumsel. Kedepannya saya berharap K/L yang lain dapat mengukuti seperti yang dilakukan BPK,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Iman Achmad Nugraha menyampaikan, “Penyerahan aset idle ke Pengelola Barang memiliki beberapa manfaat baik dari sisi pengguna maupun pengelola barang. Dari sisi pengguna, dapat mengurangi beban pemeliharaan, sedangkan dari sisi Pengelola Barang akan memudahkan dalam melakukan optimalisasi, utilisasi, dan realokasi aset lintas K/L,” jelasnya.

Diharapkan momen ini diikuti bagi K/L lainnya, jika terdapat aset idle atau yang tidak termanfaatkan, agar diserahkan kepada DJKN yang nantinya dapat dipergunakan oleh instansi lain yang membutuhkan aset tersebut.

(Humas BPKP Sumsel/end) 

 



Share      

Berita Terkait:

15 Maret 2017 11:29:06 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Kinerja Unggul Melalui Kerja Profesional Berintegritas
15 Maret 2017 08:50:19 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Siap Kawal Pertanian Di Gorontalo
14 Pebruari 2017 10:09:57 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Wagub Lampung Harapkan Pengawalan dari BPKP
06 Pebruari 2017 11:40:17 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peran SPI dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern
03 Pebruari 2017 15:52:22 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pengendalian Intern Melalui CACM