“KoordInasi dan sinergi dengan berbagai pihak, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN RB, KemendesPDT dan Pemda serta lembaga lain, bahkan dengan KPK dan BPK, menjadi hal yang penting dilakukan BPKP untuk mewujudkan good public governance pada pemerintah daerah. Apalagi, cakupan pengawasan sekarang bukan saja hanya sampai level pemerintah daerah. Dengan tingginya jumlah dana yang dikucurkan ke desa dengan berbagai risiko ikutannya, maka pengawasan pun harus lebih dalam lagi sampai menyentuh ke tingkat pemerintah desa,” demikian dikatakan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, pada Pembukaan Forum Pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah, Rabu 7 Desember 2016, di aula BPKP Perwakilan Jawa Barat, Bandung.

Pada kegiatan yang dimulai Selasa 6 Desember hingga Jumat 9 Desember 2016 itu, Dadang Kurnia mengatakan bahwa koordinasi dan sinergi itu terlihat, antara lain, dengan telah dilakukannya kolaborasi BPKP dengan Kemendagri pada aplikasi yang semula bernama SIMDA Desa BPKP, kemudian bersama Kemendagri menjadi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes yang diterapkan, bahkan diwajibkan oleh Kemendagri, pada seluruh desa untuk mengelola keuangan desanya. Demikian juga dengan SIMDA Gaji yang berkolaborasi dengan PT Taspen, sehingga jangkauan pengguna di kalangan pegawai negeri dapat lebih luas lagi. Adapun SIMDA Keuangan pun sudah banyak dilakukan online antara Pemda kepada bank pemda setempat dalam bentuk “Kasda Online” dalam sebuah kerangka Cash Management System (CMS), sehingga menurunkan kontak fisik dalam transaksi.

Di hadapan 127 peserta, yang terdiri dari para Kepala Bidang (Kabid)/Koordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dan para Korwas Peningkatan Kapabilitas APIP dari seluruh Perwakilan BPKP di Indonesia, Deputi Dadang Kurnia mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan berakuntabilitas Pemda yang lebih tinggi, BPKP akan menuntaskan restrukturisasi organisasi, dimana posisi struktural para eselon tiga Kabid yang masih tersisa di tujuh perwakilan BPKP, akan segera diselesaikan dengan menjadikan sebagai Korwas.

“Siap-siap saja para kabid diundang untuk pelantikan pada tanggal 13 Desember nanti. Pelantikan tersebut tidak berarti mutasi, tetapi hanya perubahan status dari struktural ke fungsional yang meskipun setempat tapi tetap memerlukan pelantikan.” Dengan perubahan menjadi fungsional ini, menurut Deputi, maka jumlah middle management yang mengurus pengawasan pemerintah daerah di setiap perwakilan BPKP dapat lebih fleksibel menyesuaikan dengan besar kecilnya jumlah pemda dan penugasan yang ada di wilayah kerjanya.

Rapat kerja tersebut antara lain membahas peningkatan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, aplikasi SIMDA serta Siskeudes, serta sharing season Overseas Training, oleh Auditor Utama BPKP Maliki Heru Santosa, Direktur pada Kedeputian Perekonomian BPKP Salamat Manulang, Kasubdit Rita Erfa serta Agus Wibowo, yang beberapa bulan lalu ditugaskan short course ke Paris dan Tokyo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur PPKD Wilayah 1 Dikdik Sadikin, Direktur PPKD Wilayah 2 Bambang Utoyo, Direktur PPKD Wilayah 3 Iskandar Novianto, serta Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Deni Suardini.

(Humas Kedeputian PKD/end)