Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

SPIP Alat Mencapai Tujuan Organisasi
01 Desember 2016 21:21:53 / nurjana / dibaca: 5877 kali / Kat: SPIP

Jakarta – (28/11) Tim penilai penyelenggaran SPIP dari Deputi Kepala Bidang Polhukam PMK BPKP Deputi Bidang Polhukam PMK BPKP melakukan  wawancara dengan para Deputi Sekretariat Kabinet terkait penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Kabinet. Acara tersebut berlangsung diruang rapat Gedung 3 Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Kepala Bidang Polhukam PMK BPKP Binsar H Simanjuntak, Direktur Bidang Polsoskam Lainnya Djoko Prihardono, Deputi Bidang Administrasi  Sekretariat Kabinet Farid Utomo, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Surat Indrijarso,  Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet Fadhlansyah Lubis, Deputi Bidang Dukungan Kinerja Kabinet Sekretariat Kabinet, Yuli Harsono, pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan tim penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dari BPKP.

Deputi Kepala Bidang Polhukam PMK BPKP Binsar H Simanjuntak menyampaikan bahwa maksud dilakukannya wawancara adalah untuk membantu jajaran Sekretariat Kabinet dalam rangka assessment terhadap  implementasi ataupun tingkat marturitas  dari SPIP. “SPIP adalah alat dari pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi,” jelas Binsar.

Dikatakan setiap organisasi harus mempunyai internal control  sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.  Dalam rangka transparansi akuntabilitas dan kinerja pemerintah, presiden mengatur  dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah. Undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan bagi seluruh pimpinan lembaga Gubernur, Walikota dan Bupati untuk menerapkannya.

Binsar menambahkan ”Isi PP Nomor 60 Tahun 2008  adalah suatu proses terintegrasi yang dilakukan oleh pimpinan dengan seluruh jajarannya untuk melakukan segala langkah dan tindakan untuk memberikan keyakinan bahwa 4 hal akan tercapai, yaitu pertama pencapaian tujuan secara efektif dan efisien; kedua laporan keuangan yang handal; ketiga aset aset yang handal;  dan keempat adalah taat pada peraturan perundangan. Sementara SPIP sendiri meliputi 5 unsur yakni lingkungan pengendalian; unsur pengendalian risiko; unsur kegiatan pengendalian; unsur informasi dan komunikasi; dan pemantauan,” jelas Binsar.

Selanjutnya Tim penilai maturitas penyelenggaran SPIP dipandu oleh Direktur Bidang Polsoskam Lainnya Djoko Prihardono membahas hasil wawancara melalui questioner terkait dengan  penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Kabinet.

(Humas BPKP Pusat/NIT/Adi/Santy/end)

 

 



Share      

Berita Terkait:

18 Oktober 2017 15:58:08 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Tingkatkan Kapasitas Perangkat Daerah Melalui Diklat SPIP Integratif
13 Oktober 2017 13:58:20 / riau1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP, BPK dan Kemendagri Sinergi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
11 Oktober 2017 08:15:26 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pemerintah Kota Payakumbuh Bertekad Wujudkan Good Governance
09 Oktober 2017 07:54:50 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pemerintah Kota Jambi Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan
05 Oktober 2017 08:16:49 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pentingnya Dilakukan Identifikasi dan Penilaian Risiko


Loading the Player...
Video Lainnya