Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

FGD, Sarana Kembangkan KMS dan Kapabilitas APIP
30 Nopember 2016 10:38:01 / puslitbang2 / dibaca: 1006 kali / Kat: Sosialisasi

Rabu (23/11) bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Herman Hermawan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Knowledge Management System (KMS) dan Sosialisasi Hasil Kajian Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Tim Puslitbangwas BPKP.

FGD Pengembangan KMS dimulai dengan paparan mengenai pengertian dan pentinganya KMS dalam organisasi BPKP. Sesuai pendapat Nonaka dan Takeuchi, 1995, KMS diartikan sebagai pengelolaan sumber daya untuk dapat menangkap, menyimpan, menyebarluaskan, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki organisasi untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan demikian diharapkan BPKP mampu menjadi rujukan pengetahuan dalam hal pengawasan intern sektor publik.

FGD diselenggarakan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan KMS. Dalam memanfaatkan kesempatan tersebut, berbagai masukan dan informasi digali dari para peserta FGD dengan metode tanya jawab dan mengisi kuesioner. Masukan dari para pegawai, baik oleh pejabat struktural, maupun pejabat fungsional, bahkan pegawai lainnya pun akan membantu memberikan rumusan yang potensial dalam membentuk konsep KMS di BPKP.

Hari berikutnya di tempat yang sama, diadakan juga Sosialisasi Hasil Kajian Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan tentang besarnya pengaruh kapabilitas APIP terhadap pencapaian opini atas laporan keuangan K/L, variabel apa yang mempengaruhi kualitas laporan audit, dan elemen kapabilitas APIP yang perlu diperkuat untuk mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi.

Dalam sesi tanya jawab, Novizar selaku Satgas P3A Perwakilan BPKP Sumbar memberikan masukan bilamana Elemen 1 IACM (Peran dan Layanan) dan Elemen 3 IACM (Praktik Profesional) merupakan elemen yang lebih bermasalah, sedangkan elemen lainnya sepertinya tidak begitu masalah.  Oleh karenanya peran APIP dinilai seharusnya terakomodasi dalam elemen 1 dan 3 tersebut.  Perka BPKP Nomor 16 Tahun 2015 misalnya menggunakan penyebutan “dengan catatan” jika misalnya APIP dominan di level 3 namun masih ada elemen yang di level 2, sementara dalam konsep IACM tidak mengenal penyebutan “dengan catatan” demikian.

Dessy selaku Korwas Bidang IPP menyampaikan masih terdapatnya perbedaan pendapat satuan pengawasan intern di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) apakah termasuk sebagai APIP atau tidak.  Selanjutnya Sumitra dan Supriadi dari Bagian Tata Usaha menuturkan bahwa di satu sisi terdapat auditor, di sisi lain terdapat akuntan, bagaimana bila suatu entitas berhasil memperoleh WTP karena akuntan atau penyusun laporan keuangannya bagus meskipun level kapabilitas Inspektorat-nya rendah, atau bila pada suatu Inspektorat sudah terdapat beberapa pegawai yang lulus sertifikasi auditor namun belum diangkat sebagai JFA/JFP2UPD.

Sebagai tindak lanjut sosialisasi, masukan-masukan dari peserta sosialisasi tersebut dapat digunakan sebagai tambahan analisis dalam laporan kajian.

(Humas Puslitbangwas:Pakde/LindaIK/@rye/end)

 



Share      

Berita Terkait:

24 Januari 2017 09:56:06 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Maluku Utara Siap Dukung APIP Wilayah Maluku Utara
23 Januari 2017 10:22:23 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pengelolaan Media Sosial Bank Indonesia
23 Januari 2017 07:23:58 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pengelolaan Medsos, Jangan Sampai Tidak Jawab
17 Januari 2017 08:21:38 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
13 Januari 2017 18:45:48 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Strategi Komunikasi Kementerian/Lembaga Berbasis Media Sosial