Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Komit Jaga Efisiensi Penggunaan BMN
25 Nopember 2016 12:52:57 / kalsel1 / dibaca: 725 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Komitmen untuk menjaga efisiensi penggunaan BMN ditunjukkan oleh BPKP Kalimantan Selatan melalui penandatangan Perjanjian Penggunaan Sementara BMN dengan Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Perjanjian ditandatangani oleh Kepala BPKP Kalsel Muhammad Masykur dan Kepala Perwakilan ORI  Kalsel Noorhalis Majid Senin (21/11) di Banjarmasin.

Turut hadir dalam acara penandatangan seluruh asisten ORI Kalsel, Kepala Bagian Tata Usaha Saryanto, Kepala Subbagian Umum, Evendy Sinaga dan beberapa staf terkait. Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara atas BMN tersebut didasari oleh pertimbangan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan BMN yang status penggunaannya oleh BPKP.

Saat ini Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki sarana prasarana berupa Gedung dan Bangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk pemenuhan sarana prasarana dapat menggunakan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Status Penggunaan Sementara yang diikat dengan perjanjian tanpa mengganggu operasional BPKP.

Sebelum penandatangan, Muhammad Masykur menyatakan komitmen untuk mendukung kinerja ORI sebagai sesama aparatur Negara. BPKP sebatas sebagai pengguna BMN, sedang pengelolanya adalah Kementerian Keuangan c.q. DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan status sebagai pengguna, jikalau ada BMN sudah tidak dipergunakan lagi, maka sebaiknya kita sampaikan kepada pengelola untuk dioptimalkan penggunaannya. “Dari sisi efisiensi, keberadaan BMN tersebut justru akan menambah biaya operasional bagi BPKP, sedangkan BMN sudah tidak dioperasikan lagi untuk mendukung tugas dan fungsi BPKP”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan ORI Kalimantan Selatan Noorhalis Madjid menyampaikan apresiasi terhadap komitmen BPKP atas BMN yang dalam status penggunaannya untuk digunakan sementara oleh ORI. Hal ini akan memberikan kelonggaran ORI untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan seperlunya sesuai dengan kebutuhan operasi ORI.

(Humas Kalsel/MM/Sary/Dea/end)

 



Share      

Berita Terkait:

14 Pebruari 2017 10:09:57 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Wagub Lampung Harapkan Pengawalan dari BPKP
06 Pebruari 2017 11:40:17 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peran SPI dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern
03 Pebruari 2017 15:52:22 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pengendalian Intern Melalui CACM
03 Pebruari 2017 14:37:50 / harry_humas / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Jelaskan Keudes dan BUM Desa ke Baleg DPR
02 Pebruari 2017 14:59:33 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Presiden Jokowi: Efektivitas dan Sinkronisasi Program Pembangunan serta Komunikasi Proaktif