Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Komit Jaga Efisiensi Penggunaan BMN
25 Nopember 2016 12:52:57 / kalsel1 / dibaca: 2658 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Komitmen untuk menjaga efisiensi penggunaan BMN ditunjukkan oleh BPKP Kalimantan Selatan melalui penandatangan Perjanjian Penggunaan Sementara BMN dengan Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Perjanjian ditandatangani oleh Kepala BPKP Kalsel Muhammad Masykur dan Kepala Perwakilan ORI  Kalsel Noorhalis Majid Senin (21/11) di Banjarmasin.

Turut hadir dalam acara penandatangan seluruh asisten ORI Kalsel, Kepala Bagian Tata Usaha Saryanto, Kepala Subbagian Umum, Evendy Sinaga dan beberapa staf terkait. Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara atas BMN tersebut didasari oleh pertimbangan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan BMN yang status penggunaannya oleh BPKP.

Saat ini Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki sarana prasarana berupa Gedung dan Bangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk pemenuhan sarana prasarana dapat menggunakan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Status Penggunaan Sementara yang diikat dengan perjanjian tanpa mengganggu operasional BPKP.

Sebelum penandatangan, Muhammad Masykur menyatakan komitmen untuk mendukung kinerja ORI sebagai sesama aparatur Negara. BPKP sebatas sebagai pengguna BMN, sedang pengelolanya adalah Kementerian Keuangan c.q. DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan status sebagai pengguna, jikalau ada BMN sudah tidak dipergunakan lagi, maka sebaiknya kita sampaikan kepada pengelola untuk dioptimalkan penggunaannya. “Dari sisi efisiensi, keberadaan BMN tersebut justru akan menambah biaya operasional bagi BPKP, sedangkan BMN sudah tidak dioperasikan lagi untuk mendukung tugas dan fungsi BPKP”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan ORI Kalimantan Selatan Noorhalis Madjid menyampaikan apresiasi terhadap komitmen BPKP atas BMN yang dalam status penggunaannya untuk digunakan sementara oleh ORI. Hal ini akan memberikan kelonggaran ORI untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan seperlunya sesuai dengan kebutuhan operasi ORI.

(Humas Kalsel/MM/Sary/Dea/end)

 



Share      

Berita Terkait:

21 Nopember 2017 07:25:20 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Selenggarakan Forum Kepegawaian 2017
20 Nopember 2017 15:40:11 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Aplikasi MAP BPKP: All Your Human Resource Need In One Stop Application
06 Oktober 2017 10:21:56 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Tujuh Inovasi Kementerian PAN-RB
02 Oktober 2017 09:25:44 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kunjungan Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ke BPKP DIY
06 September 2017 09:11:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pengumuman Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2017