Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Korupsi Merupakan Masalah Utama Bangsa Indonesia
16 Nopember 2016 09:05:53 / puslitbang2 / dibaca: 5579 kali / Kat: Sosialisasi

Demikian dinyatakan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardiasi Nasional (BSN), Erniningsih mewakili Kepala BSN ketika membuka acara Knowledge Sharing dan Bedah Standar ISO 37001: 2016, selasa (16/11) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Acara Knowledge Sharing dan Bedah Standar ISO 37001:2016 yang dibuka oleh Deputi  Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Erniningsih tersebut diikuti oleh 23 Perwakilan Pimpinan Komisi, Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, serta 14 Pimpinan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajeman Mutu yang seluruhnya berjumlah 75 orang, nampak hadir Kepala Puslitbangwas BPKP Sumitro mewakili Sekretaris Utama BPKP.

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardiasi Nasional Erniningsih menyatakan bahwa Korupsi merupakan masalah utama bangsa yang berdampak pada masalah lain yaitu ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, buruknya pelayanan publik, dan masalah sosial lainnya. Untuk itu dengan mengenalkan dan segera menerapkan SNI ISO 37001:2016 diharapkan BSN dapat berperan dalam pencegahan korupsi terutama dari sektor suap/gratifikasi.

Selanjutnya Keynote Speech dari Pimpinan KPK yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi  Giri Suprapdiono mengemukakan, “selama ini kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diproses oleh KPK meliputi kasus korupsi pejabat negara dan penegak hukum saja, semoga sistem ini juga dapat mendeteksi penyuapan yang dilakukan antara pejabat negara dengan swasta, juga swasta dengan swasta,” jelasnya.

Selanjutnya Loi Kheng Min Vice Chair Project Committee (ISO/PC) 278 Anti Bribary Management System Malaysia menyatakan bahwa ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System merupakan sebuah sistem yang didesain untuk membangun budaya anti suap di dalam sebuah organisasi dan mengimplementasikan pengendalian yang pada akhirnya mampu meningkatkan peluang untuk mendeteksi suap dan mengurangi tingkat keterjadiannya. Loi, juga menyatakan bahwa ISO 37001:2016 menyediakan requirements dan guidance untuk memasang, mengimplementasikan, mengelola, dan memperbaiki Anti-bribery Management Systems (ABMS).

Loi menambahkan, Standar ini bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai jenis organisasi, mulai dari organisasi besar, perusahaan kecil dan menengah, sektor publik, dan LSM (NGO). Standar ini dapat digunakan oleh organisasi pada negara manapun. Loi menjelaskan pula bahwa Standar ini di implementasikan dengan mengimplementasikan berbagai peraturan (policy) dan program yang didukung top manajemen dan dikomunikasikan pada semua pegawai dan stakeholder eksternal seperti kontraktor, penyedia barang dan jasa, dan instansi lain yang bekerjasama dengan organisasi.

Diharapkan dengan pengimplemntasian standar (sertifikasi) atas ISO 37001:2016 ini dapat membantu mengimplementasikan metode dan proses yang robust dan proporsional, sehingga dapat mengurangi risiko suap secara substansial dan mengatasi masalah suap dari akarnya.

Terkait dengan masalah korupsi Mas Achmad Daniri Chair Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa problematika bangsa ini adalah rendahnya moral ethics, lemahnya governance, dan lemahnya law enforcement, diharapkan dengan penerapan SNI ISO 37001:2016 dapat menjawab permasalahan yang ada.

(Humas Puslitbangwas:Pakde-@rye/end)

 

 



Share      

Berita Terkait:

12 Pebruari 2018 10:12:56 / sulteng1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Sulteng Siap Bantu Kabupaten Sigi
31 Januari 2018 11:05:14 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Menyelaraskan Strategi dan Inovasi untuk Mencapai Kinerja Unggul
15 Januari 2018 08:59:11 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
8 Klub Ikuti Turnamen Bola Voli PUSDIKLATWAS BPKP CUP I
02 Januari 2018 08:13:22 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Melalui Kegiatan Evaluasi, Kita Bangun Strategi Mencapai Kinerja Unggul
24 Desember 2017 11:12:23 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kegiatan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi Prov. Gorontalo