Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Evaluasi Pelaksanaan Uji Petik Objek PBB-P3 Provinsi Riau
10 Nopember 2016 11:20:14 / riau1 / dibaca: 6820 kali / Kat: Evaluasi

Dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendapatan Provinsi Riau, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Uji Petik Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) Triwulan III Tahun Anggaran 2016, Selasa (08/11).

Acara ini diselenggarkan di aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, dan dihadiri  oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah  Perwakilan BPKP Provinsi Riau Rustam, Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepri, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Kepala BPPD Provinsi Riau, Kepala BPKAD Provinsi Riau dan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau.

FGD ini diselenggarakan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Uji Petik Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) s.d Triwulan III Tahun Anggaran 2016 yang telah dilakukan oleh SKPD terkait, sekaligus untuk mengambil langkah-langkah kongkrit guna mengefektifkan kerja sama antar SKPD dan instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan, BPKP memandang Riau mempunyai potensi yang besar dalam hal penerimaan Pajak PBB-P3 Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Kedepan, perlu dioptimalkan dan lebih diintensifkan lagi kunjungan-kunjungan kelapangan, untuk mendapatkan data atau informasi yang valid guna memperbaiki basis data yang ada pada Ditjen Pajak ataupun di Dispenda. Sueb Cahyadi menegaskan, “keberhasilan dalam peningkatan PAD ini salah satunya adalah pada informasi atau data yang diperoleh Dispenda ataupun Ditjen Pajak,” ungkap Sueb.

Sueb menambahkan, pertumbuhan pendapatan ataupun penerimaan itu semestinya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kedepan, bagaimana potensi-potensi pendapatan daerah atapun negara itu bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.  

Sueb Cahyadi berharap agar dalam pelaksanaan FGD ini menjadi salah satu triger atau pemicu untuk lebih mendorong kecepatan efektifitas kinerja, guna meningkatkan penerimaan PAD di Provinsi Riau. Sueb Cahyadi juga menyatakan sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan akan terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan dengan harapan target pendapatan asli daerah ataupun negara dapat tercapai. 

Dari pelaksanaan FGD tersebut, didapat simpulan antara lain: dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor PBB-P3 perlu koordinasi dan singkronisasi serta pemutakhiran data tentang perluasan objek pajak; perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara Ditjen Pajak, BPKP dan Pemerintah Daerah; diperluasnya sektor pajak pada bidang ESDM; perlunya Drone untuk validasi akurasi terhadap potensi perluasan kebun wajib pajak dan perlunya perhitungan terhadap lahan sawit. 

(Humas BPKP Riau/S.Hadi.P/end)



Share      

Berita Terkait:

20 Nopember 2017 09:13:13 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Menggeliatnya Perekonomian Daerah Perbatasan
08 Nopember 2017 11:21:25 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Dicari: Generasi Penerus BPKP yang Terbaik
20 Oktober 2017 10:11:42 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Ketok Palu Anggaran BPKP Tahun 2018
28 September 2017 11:21:46 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Jambi Koordinasi Pengawasan dengan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci
20 September 2017 07:49:46 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui RKA BPKP T.A. 2018