Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Mengawal Percepatan Kegiatan Pertanian dan Peternakan Prov. Riau
04 Nopember 2016 05:50:34 / riau1 / dibaca: 4685 kali / Kat: Evaluasi

“SKPD yang menangani pertanian dan peternakan  agar mulai menerapkan Three Lines of Defence untuk mengurangi risiko kegagalan  proyek dan meminimalisir penyimpangan. PPK harus mengatasi lebih dahulu persoalan pada tingkat pelaksanaan dengan melibatkan Konsultan Pengawas dan Rekanan Pelaksana.  Selanjutnya, Kepala Dinas perlu membentuk Satgas khusus yang bertugas memonitor dan mengawasi perkembangan program sebagai bagian dari fungsi pengendalian atasan langsung.”

Demikian pesan Kepala Perwakilan BPKP Riau, Sueb Cahyadi pada  Rapat Kerja Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Pertanian dan Peternakan se Provinsi Riau di Hotel Grand Central, Kota Pekanbaru, (2/11). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang /UPT/Seksi/Subbag/ yang membidangi fungsi pertanian dan peternakan provinsi Kabupaten/Kota. Raker diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan tahun anggaran 2016 dan sinkronisasi rencana kegiatan tahun 2017, serta penyamaan persepsi atas berbagai permasalahan yang dijumpai.

Sueb Cahyadi yang didampingi oleh Korwas JFA Bidang IPP, Beligan Sembiring dan Pengendali Teknis Bidang APD, Yanerius selanjutnya menekankan pentingnya perencanaan berbasis risiko. Dijelaskan bahwa aspek perencanaan sangat berperan penting pada keberhasilan program/kegiatan. Perencanaan yang baik akan mendukung 70% keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Sekaligus juga berfungsi untuk pembagian tanggung jawab jika terjadi penyimpangan, yang disebabkan karena kesalahan perencanaan atau kesalahan pelaksanaan.

“Sebaiknya perencanaan itu disusun 2 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan atau T-2. Kegiatan tahun 2018, misalnya, harus sudah direncanakan pada tahun 2016. Lalu, ketika akan dilaksanakan, perlu penyesuaian  EE dan HPS, disesuaikan dengan harga pada tahun berjalan,” jelas Sueb.

Dalam rangka melakukan pengawalan kegiatan yang efektif, SKPD perlu menerapkan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal penting dalam implementasi SPIP adalah penekanan pada aspek lingkungan pengendaliannya dimana tone of the top memegang peranan penting. “Pimpinan harus menjadi contoh komitmen terhadap integritas dan kinerja,” tegas Sueb.

Selanjutnya Sueb Cahyadi memberikan catatan khusus terkait tantangan percepatan pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan. Selain aspek perencanaan yang baik, SKPD perlu memperhatikan pula perbedaan budaya kerja SKPD, budaya masyarakat setempat, dan kondisi geografis masing-masing pemda. Lalu kompetensi SDM pada SKPD dan kesiapan regulasi pelaksanaannya seperti Perda, Perkada, serta sinkronisasi regulasi pada tingkat pemerintah pusat. Jika salah satu aspek terganggu, maka program ketahanan pangan akan terganggu pula.

(Humas BPKP Riau/end)



Share      

Berita Terkait:

20 Oktober 2017 17:48:17 / suryo / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Ajak Masyarakat Awasi Program Dana Desa
20 Oktober 2017 10:11:42 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Ketok Palu Anggaran BPKP Tahun 2018
28 September 2017 11:21:46 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Jambi Koordinasi Pengawasan dengan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci
20 September 2017 07:49:46 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisi XI DPR RI Setujui RKA BPKP T.A. 2018
11 Agustus 2017 08:50:44 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sumsel Siap Dukung Penuh Pemprov Sumsel


Loading the Player...
Video Lainnya