Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Aset Tersangka Kasus Ilegal Loging Adelin Lis Segera Disita
11 September 2006 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1761 kali / Kat: Audit
Tim Penyidik Polda Sumatera Utara berencana menyita aset milik Adelin Lis, tersangka kasus ilegal logging (pembalakan liar) yang ditangkap di China, Kamis (7/9) lalu. “Penyitaan aset tersangka dari kedua perusahaannya, terkait kasus dugaan money laundering. Namun, jumlah asetnya masih dihitung,” ujar Direktur Reserse kriminal Polda Sumut Kombes Ronny F Sompei.
Menurut Ronny, timnya akan mengajukan permohonan penyitaan kepada Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Aset yang akan disita adalah semua yang berhubungan dengan hasil kerja PT Keang Nam Development Indonesia dan PT Inanta Timber Trading Co Ltd yang dimiliki tersangka.
Ditambahkannya, kedua perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) di Kabupaten Mandailing Natal itu, disangkakan telah merugikan negara atas kerusakan lingkungan, sehingga penyidik menjerat tersangka dengan pasal dan undang-undang berlapis.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , PT Inanta Timber menimbulkan kerugian negara dari provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 256,4 miliar dan dari dana reboisasi (DR) sebesar USD2,3juta. Sedangkan PT Keang Nam Development Indonesia, menimbulkan kerugian PSDH, sebesar Rp309,8 miliar ditambah dari DR sebesar USD2,9 juta.
(Sumber: Seputar Indonesia, 11/9)



Share      

Berita Terkait:

27 April 2016 22:21:52 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Boediono: BPKP merupakan elemen penting Reformasi Birokrasi
20 April 2016 18:38:01 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Bekali Aparat Pemda Implementasikan SISKEUDES
12 April 2016 09:14:17 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Studi Banding BPK Bali tentang Implementasi Perhitungan Kerugian Negara di BPKP Bali
11 Maret 2016 11:29:08 / harry_humas / dibaca: kali / Kat: Audit
Mengenali Fraud Red Flags
07 Maret 2016 20:08:38 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Audit PNBP Waba Minerba Sebagai Tindaklanjut Sinergi KPK, BPK, dan BPKP


Loading the Player...
Video Lainnya