Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perubahan Paradigma untuk Hasil Litbang yang Lebih Bermanfaat
29 September 2016 07:41:52 / puslitbang2 / dibaca: 1390 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Untuk meningkatkan pengawasan BPKP, Puslitbangwas perlu mengganti strategi bukan hanya berhenti di penelitian, namun melanjutkannya dengan pengembangan untuk menghasilkan atau menyempurnakan instrumen pengawasan yang digunakan BPKP.

Jakarta (26/9) - Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Binsar H Simanjuntak, selaku pembina Puslitbangwas berkenan memberikan pengarahan kepada Kapuslitbangwas Sumitro, beserta Kabag TU Wowo Saputro, Kepala Bidang Program dan Kerjasama Ikeu Cartika, serta Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi Jamason Sinaga, di ruang rapat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP.

Pada kesempatan itu, Kapuslitbangwas Sumitro menyampaikan bahwa pada tahun 2016 target Puslitbangwas adalah 13 kegiatan, sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan 12 kegiatan. Untuk kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebanyak 10 penelitian, yang sudah terbit laporan sebanyak tiga penelitian, sedangkan empat kegiatan dalam proses akhir dan dua kegiatan masih memerlukan proses tambahan. Satu kegiatan lagi akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Binsar H Simanjuntak selaku pembina Puslitbangwas dalam arahannya mengemukakan bahwa, “yang menjadi tantangan Puslitbangwas adalah, agar Puslitbangwas lebih terasa kiprahnya dan hasilnya bisa bermanfaat secara nyata bagi BPKP. Untuk itu Pusltibangwas perlu diskusi dengan stakeholders utama, yaitu kedeputian dan juga dengan Perwakilan BPKP, untuk menentukan topik apa yang perlu dilakukan tahun depan yang menjadi suatu terobosan,” jelas Binsar.

Binsar juga menegaskan agar kegiatan Puslitbangwas lebih kepada pengembangan yang bisa lebih dirasakan manfaatnya. “Penelitian yang dilakukan puslitbangwas tidak hanya berhenti sampai sosialisasi atau seminar saja, melainkan dilanjutkan dengan pengembangan.” Binsar mengambil contah mengenai CACM, meskipun CACM merupakan tema baru, namun hal ini merupakan kesempatan untuk digali oleh Puslitbangwas sampai implementasinya, agar bisa diterapkan di BPKP atau K/L/P.

Terkait dengan Indeks AP3N, Binsar mengarahkan agar perlu banyak diskusi dengan  pihak lain,  antara lain dengan para deputi dan para pakar, agar tidak salah dalam melakukan pengukuran dan penilaiannya.

Dalam kesempatan itu dibahas pula mengenai topik kajian procurement dan akuntansi pemerintahan, dan dijelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh Puslitbangwas dapat  berupa instrumen pengawasan yang dapat digunakan di BPKP, atau bahkan di instansi lain, ataupun hasil kajian yang dapat memberikan atensi kepada stakeholders.

Untuk menjaga kualitas hasil litbang, maka setiap penelitan/pengembangan perlu diuji oleh Tim Pengkaji Penelitian (TPP) yang berasal dari para pakar atau pejabat yang kompeten tentang penelitian atau substansi penelitian. Selain itu Puslitbangwas dapat melakukan joint research misalnya dengan Kementerian Keuangan atau  dengan lembaga litbang lain,  dengan dana yang bersumber  dari APBN maupun dari STARProject.

(Humas Puslitbang/ikeu/end)

 



Share      

Berita Terkait:

14 Pebruari 2017 10:09:57 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Wagub Lampung Harapkan Pengawalan dari BPKP
06 Pebruari 2017 11:40:17 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peran SPI dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern
03 Pebruari 2017 15:52:22 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pengendalian Intern Melalui CACM
03 Pebruari 2017 14:37:50 / harry_humas / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Jelaskan Keudes dan BUM Desa ke Baleg DPR
02 Pebruari 2017 14:59:33 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Presiden Jokowi: Efektivitas dan Sinkronisasi Program Pembangunan serta Komunikasi Proaktif