Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Muhamad Satoto menyatakan,  “koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sangatlah penting, agar sistem FCP dapat dibangun dengan baik pada Samsat Kabupaten Manokwari.”

Satoto menambahkan, dengan sistem FCP yang baik, maka akuntabilitas Samsat Kabupaten Manokwari akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat itu sendiri. Diharapkan sistem FCP yang akan dibangun ini juga memberikan dampak pengaruh positif pada Samsat di Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas Polda Pabar, AKBP Prianto mengungkapkan dukungannya atas sistem FCP yang akan dibangun tersebut, menurutnya memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar dapat memperbaiki sistem tata kelola Samsat yang sudah ada. Dengan demikian nantinya diharapkan terdapat perbaikan-perbaikan yang akan meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas dari proses kinerja di Samsat Kabupaten Manokwari.

Prianto juga mengharapkan agar sistem informasi kendaraan bermotor di Samsat dapat terkoneksi langsung dengan data informasi yang ada di Polda Pabar, sehingga mempermudah penugasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Sri Suryanti mengatakan, “dengan sistem FCP ini diharapkan akan mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada Samsat Kabupaten Manokwari, sehingga memberikan dampak yang positif,” papar Sri.

Dijelaskan pula, terkait dengan konektivitas sistem informasi Samsat, pihaknya telah membicarakan pengembangannya dengan pihak-pihak yang berwenang, agar dapat direalisasikan. Rencananya sistem FCP yang akan dibangun ini akan melalui beberapa tahap, untuk tahap pertama akan dilakukan sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Samsat Kabupaten Manokwari.

(Humas BPKP Pabar/Gultom/end)