Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sepuluh Tahun Pembinaan JFA Mewujudkan Auditor Yang Profesional.
14 Agustus 2006 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 1271 kali / Kat: Audit
“Pembinaan JFA dimaksudkan untuk mempersiapkan auditor profesional, berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pengawasan instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan pembinaan JFA tersebut ditetapkan strategi tiga pilar pembinaaan JFA : meningkatkan profesionalisme, mewujudkan sistem karir JFA yang efektif, dan mewujudkan sistem prestasi kerja berbasis angka kredit”, demikian disampaikan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Prijatno,SH mewakili Sekretaris Utama BPKP dalam acara pebukaan Forum Komunikasi JFA di Kuta Bali Senin 7/8 lalu.
Dari aspek profesionalisme, tugas BPKP antara lain penyelenggaraan diklat fungsional dan diklat substansi serta melaksanakan sertifikasi. Dari sistem karir JFA, tugas pembinaan antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis dalam penerapan jabatan, fasilitasi dalam pengangkatan jabatan, evaluasi dan monitoring JFA. Sedangkan dari aspek sistem prestasi kerja, tugas pembinaan meliputi penyusunan dan pemutakhiran standar dan prosedur serta petunjuk teknis dalam penilaian prestasi kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian angka kredit, fasilitasi angka kredit terpusat serta monitoring dan evaluasi penilaian angka kredit. Untuk memenuhi amanat pembinaan JFA tersebut, BPKP telah membentuk dua Pusat yang secara professional ditugasi melaksanakan pembinaan JFA yaitu Pusbin JFA dan Pusdiklatwas, lanjut Prijatno .
Menurut Sekretaris Utama BPKP dalam teks pidatonya yang dibacakan Prijatno, pembinaan JFA di lingukungan BPKP sudah sudah relatif mapan. Penerapan JFA di BPKP telah menuju tahapan pengembangan kompetensi teknis substantif bagi auditornya yang mengarah pada spesialisasi kompetensi dengan mengintensifkan penyelenggaraan diklat teknis dan mondorong auditor untuk memperoleh keahlian pada bidang audit dan non audit tertentu misalnya Audit Investigasi ( Certified Fraud Examiner / CFE ), Good Corparate Governance, Manajemen Risiko, Internal Control Assessment, Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Kinerja.
Sementara itu pembinaan terhadap JFA di lingkungan Bawasda masih menghadapi beberapa kendala relatif rendahnya tingkat kelulusan diklat sertifikasi, kesempatan diklat dan penghitungan angka kredit yang belum lancar. Terhadap masalah tersebut, Sekrataris Utama BPKP mengingatkan perlunya perhatian bahwa dalam sistem diklat calon auditor dan auditor adalah sebagai input sekaligus output. Sehingga dalam sistem penyelenggaraan yang sudah terakreditasi seperti Pusdiklatwas BPKP hasilnya sangat tergantung dari input. Dalam hal ini termasuk latar belakang pendidikan dan sistem rekruitmen, oleh karenanya perlu didorong adanya sistem rekruitmen yang lebih baik dengan kombinasi latar belakang pendidikan yang optimal antara disiplin ilmu akuntansi/manajemen dengan disiplin ilmu pendukung tugas dan fungsi APIP.
Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian BPKP Tahun 2006 yang mengambil tema Melalui Peningkatan Pembinaan JFA yang Berkelanjutan Mewujudkan Auditor yang Berkualitas tersebut diikuti oleh semua unit kerja BPKP pusat dan perwakilan dan ditutup Kamis 10/8 lalu menghasilkan kesimpulan antara lain :
1. Organisasi fungsional sebaiknya ramping struktur kaya fungsi. Untuk tingkat manajerial dapat diselipkan jabatan fungsional yang bersifat semi manajerial pada jenjang tertentu, misalnya madya sampai utama.
2. Organisasi profesi perlu menetapkan standar profesi yang dilaksanakan oleh profesi yang bersangkutan.
3. Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai formasi yang ada yang bersumber dari pegawai internal, sehingga tidak selalu diadakan setiap tahun. Dengan demikian sistem kelulusan tidak menggunakan sistem kelulusan mencicil.
4. Budaya kerja BPKP akan terus dikembangkan untuk mendorong terciptanya tata organisasi yang sehat yang meningkatkan kinerja unit kerja. Untuk mencapai target BPKP masuk 10 besar organisasi berbasis pengetahuan dalam Most Admire Knowladge Enterprice (MAKE Forum) tahun 2007, diharapkan seluruh unit kerja mampu mendorong terciptanya organisasi yang berbasis pengetahuan, sesuai dengan salah satu program pengembangan budaya kerja BPKP.
5. Pada masa yang akan datang Pusdiklatwas BPKP akan merancang diklat yang lebih variatif dengan memperhatikan aspek kurikulum dan metodelogi.
6. Angka kredit bagi pegawai yang diperbantukan penilaian dan penetapan angka kreditnya tetap oleh unit kerja asal. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bersifat rahasia maka norma hasil dapat dibuktikan dengan surat keteranagan penyelesaian kegiatan oleh eselon II atau pemberi tugas (pri).



Share      

Berita Terkait:

27 Oktober 2014 18:08:31 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel: Pelayanan Kesehatan Dasar Harus Dilaksanakan dengan Hati
30 September 2014 15:09:24 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Kunjungi Desa Penerima Pemasangan Listrik Gratis
23 September 2014 21:08:25 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Menuju WTP, Pemkab Subang Percepat Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
03 September 2014 09:26:51 / polsoskam1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Tim Audit BPKP - Itjen Kemenlu Lakukan Entry Meeting pada KBRI Filipina
26 Agustus 2014 20:04:01 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel : Evaluasi Program Ketahanan Pangan melalui Koordinasi antar Instansi Terkait