Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Peserta SESPIMTI Mengenal Lebih Jauh BPKP
14 Juni 2016 22:24:22 / nurjana / dibaca: 7760 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Binsar H Simanjuntak menerima kunjungan rombongan peserta Sespimti Polri Dikreg ke-25 Tahun 2016, Jumat, (10/6). Kunjungan dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) tersebut, dipimpin oleh Brigjen Luki Hermawan dan disambut di ruang rapat pimpinan lantai 3 Gedung BPKP.

 Dalam acara tersebut hadir pula Direktur Pengawasan Penegakan Hukum dan Setlemtertina BPKP. Gilbert A H Hutapea, Kepala Pusbin JFA Edi Mulia, Kapusinfowas Amdi V. Darma, Kepala Biro Hukum dan Humas Syaifudin Tagamal, Direktur Investigasi BUMN/BUMD Alexander Rubi S, Kasubditwas LPBP Lainnya I Hasanudin, dan Kasubdit Kesra 2 Agus Hardja Santana. 

Binsar H Simanjuntak menyambut baik kedatangan rombongan dan berharap kunjungan ini berkelanjutan. “Kami menyambut baik kedatangan bapak bapak sekalian, Kami BPKP mendapat kehormatan atas kunjungan ini, mudah-mudahan hubungan ini akan berkelanjutan” ungkap Binsar diawal sambutannya.

Binsar menambahkan, “BPKP dan Polri adalah sama sama aparat negara. Polri merupakan institusi yang sangat penting perannya terutama terkait keamanan dan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Sementara BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas  membantu pimpinan dalam hal ini adalah presiden untuk mencapai tujuan Pemerintah seperti yang tertuang dalam Perpres 192 Tahun 2014,” ungkap Binsar.

Selanjutnya Binsar menyampaikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, pemerintah mengembangkan apa yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan PP No 60 Tahun 2008, ini merupakan instrumen untuk membantu pimpinan, kemudian juga jajaran-jajaran dilevel bawah untuk mencapai tujuannya.

Dijelaskan pula mengenai Undang-undang No 31 Tahun 1999  terkait dengan ranah tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasannya, BPKP juga bermitra dengan Kapolri (Bareskrim).

Lebih lanjut Binsar menyampaikan “satu hal lagi yang perlu kita bangun adalah masalah akuntabilitas, yakni akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Dalam hal akuntabilitas keuangan kami apresiasi kepolisian yang punya komitmen yang sangat kuat untuk mendapat opini WTP dari BPK.  Untuk akuntabilitas kinerja, yang paling penting adalah bagaimana memastikan program-program di kepolisian itu dapat tercapai,” tambah Binsar.

Sementara itu Direktur Pengawasan Penegakan Hukum, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara BPKP. Gilbert A H  Hutapea, memperkenalkan secara singkat mengenai apa dan bagaimana tentang BPKP. Dalam paparannya Gilbert menyampaikan “BPKP mendapat mandat baru dari Presiden sesuai Perpres 192 Tahun 2014 mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi yaitu Pengawasan Intern Pemerintah dan melaksanakan SPIP, dan lebih khusus lagi Inpres No 9 yakni meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.” jelas Gilbert.

Dijelaskan pula bahwa SPIP merupakan tanggung jawab unit kerja  keseluruhan sebagaimana disampaikan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Melalui Perpres 192, contoh-contoh pengawasan BPKP, antara lain penyusunan kebijakan kapabilitas APIP, sebagaimana diketahui APIP di 2019, 85 % harus sudah level III. Untuk membuat semua kementerian lembaga pemda harus level III, BPKP harus kerja keras dengan jumlah SDM yang sangat terbatas. Sampai saat ini baru 3 lembaga/Institusi yang mencapai level III yaitu BPKP, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

BPKP juga membantu di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan Audit PBJ, Bimtek penerapan manajemen risiko, dalam kaitannya dengan membangun kompetensi APIP. Selain itu BPKP sudah melakukan kerja sama dalam bentuk reviu  APIP terhadap penyerapan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan masalah dana desa.

Dalam hal tindak pidana korupsi, Gilbert menambahkan “Deputi Investigasi melayani APH, Audit Investigasi, Audit HKP termasuk Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara.  Kemudian yang tidak kalah penting adalah reviu laporan keuangan, baik di pusat maupun di daerah. Kantor pusat melayani reviu tambahan APBN,”jelas Gilbert.

“Pada intinya tugas BPKP tidak keluar dari 4 fokus strategis pengawasan, yakni: pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan  aset negara dan peningkatan tata kelola,” pungkas Gilbert.

Humas BPKP Pusat (Nur/Tien/Idiya/Endang)

 



Share      

Berita Terkait:

19 Nopember 2019 06:39:24 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Forum Kehumasan 2019: Menuju PR yang Lebih Strategis
14 Nopember 2019 13:45:58 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Integrasi SIMREN, SIMDA, dan E-SAKIP di Kab. Kudus
11 Nopember 2019 13:51:10 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Grand Launching “Podjok 28“
11 Nopember 2019 13:34:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Aku Pahlawan Masa Kini!
06 Nopember 2019 10:44:13 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Gorontalo Bersama Pusbin JFA Selenggarakan Workshop SIBIJAK