Kanwil Kementerian Agama Kalsel Minta Selalu Dikawal BPKP

“Pendampingan BPKP membuat kami di jajaran Kementerian Agama Kalimantan Selatan semakin meningkat kan komitmen dan merasa nyaman” Demikian dinyatakan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, H. Noor Fahmi ketika melakukan kunjungan kerja dengan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Sumitro di Jalan Jenderal A. Yani Km. 32,5, Banjarbaru (13/06).

Dalam menerima kunjungan kerja Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan  H. Noor Fahmi tersebut, Sumitro didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Ganis Diarsyah dan Pengendali Teknis, Haryanto.

Pada kesempatan itu Fahmi yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, menyampaikan apresiasinya kepada Sumitro atas pendampingan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Kalsel selama ini, dan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu pendampingan proses pembangunan Asrama Haji di Banjarbaru, yang sedang dalam tahap pembangunan struktur yang seluruhnya akan menyerap anggaran berkisar Rp60Milyar.

Selanjutnya, Sumitro juga menjelaskan mengenai akuntabilitas penyelenggaraan keuangan Negara termasuk yang dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama Kalsel. Sumitro menambahkan, “Menurut kami, apa yang dimintakan reviu atas pengaadaan barang oleh Kanwil Kementerian Agama tersebut sudah tepat” jelas Sumitro

Sumitro juga menambahkan bahwa saat ini berdasarkan mandat Perpres Nomor 192 Tahun 2014, BPKP harus mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. BPKP telah membagi kegiatan tersebut dalam empat fokus pengawasan yang dilakukan BPKP.

Fokus pengawasan BPKP sebagai pengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, yaitu pengawalan pembangunan nasional melalui pengawalan terhadap kinerja program prioritas, peningkatan ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara baik dari pajak, cukai, dan migas.

Kemudian terkait pengamanan asset negara/asset daerah dapat dilakukan melalui reviu pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, juga peningkatan tata kelola/governance yang dilakukan melalui perbaikan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dan pembinaan kapabilitas pengawasan internal kementerian/lembaga. 

(Humas BPKP Kalsel : Pakde/Ganis/As/Endang)