Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman sebelumnya antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang akan berakhir pada tahun ini.

Acara yang dilangsungkan di Ruang Anjuk Ladang Pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut, dihadiri oleh Sekda Kabupaten Nganjuk, para Asisten, seluruh Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah se Kabupaten Nganjuk.

Lebih lanjut Taufiqurrahman menekankan kepada seluruh Kepala SKPD tentang pentingnya perencanaan yang baik, karena perencanaan yang baik adalah hal yang sangat penting. “Perencanaan yang baik yang didukung dengan pelaksanaan dan pelaporan yang baik, tentu akan memberikan hasil yang baik pula,” jelasnya.

Menurut Taufiqurrahman, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), salah satu upaya penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Ketut S. Merada, memaparkan empat hal penting yaitu, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peningkatan Maturitas Penerapan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, dan, Pengelolaan Dana Desa.

Ketut juga menyoroti masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten Nganjuk. Ketut menyebutkan tingkat penyerapan anggaran berkorelasi dengan perencanaan dan berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Ketut menghimbau kepada seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar tidak gamang dalam melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran. “Apabila ada kegamangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, para Kepala SKPD dapat mengkonsultasikannya dengan Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Dan apabila diperlukan, BPKP Jawa Timur siap membantu terkait dengan penatausahaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan penatausahaan dana desa,” tegasnya.

Pemaparan yang disampaikan oleh Ketut S. Merada diikuti dengan seksama seluruh hadirin. Hal tersebut nampak pada banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para Kepala SKPD pada sesi tanya jawab. Ketut S. Merada, yang didampingi oleh Kabid APD Arif Ardiyanto, menjawab dengan lugas semua pertanyaan yang diajukan.

Taufiqurrahman juga berharap agar kegiatan tersebut mampu meningkatkan kapasitas kemampuan pengelola keuangan daerah dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

(Humas Jatim)/tan