Wagub Kalsel : TP4D Hapus Keraguan untuk Maksimalkan Realisasi Anggaran

Kamis (14/4) bertempat di gedung KH. Idham Chalid Kompleks Kantor Gubernur Kaliman Selatan, diselenggarakan acara Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Kalimantan Selatan. Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, ini dihadiri oleh 650 orang Kepala Satker, Kepala UPTD, Bendahara dan PPTK se-Provinsi Kalimantan Selatan. Sosialisasi digelar dalam diskusi panel dengan narasumber Kepala BPKP Kalsel Sumitro, Asisten Pidana Khusus Kejati Kalsel  Zulhadi Safitri Noor, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalsel  Ponco, dan yang mewakili Direktorat Pidana Khusus Polda Kalsel Kompol Setyo.

TP4D yang mulai dibentuk pada Tahun 2015 lalu merupakan suatu tim gabungan dari APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini BPKP, Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian. Tim ini dibentuk atas instruksi Presiden untuk memfasilitasi program Presiden terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional selain menjamin pelaksanaan pemerintahan yang taat pada peraturan perundang-undangan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Rudy Resnawan dalam sambutan pembukaan menyampaikan, demi keberhasilan pembangunan, peran TP4D sangat penting dalam upaya-upaya preventif. Adanya perbedaan persepsi antara pengelola kegiatan dan pengguna anggaran serta kurangnya pemahaman sering kali menimbulkan ketakutan akan terjerat kasus hukum. Rasa takut ini berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Dengan kurang maksimalnya penyerapan anggaran, maka akan menyebabkan tidak terpenuhi hak masyarakat karena adanya program yang tidak terealisasi.

“Bukan berarti dengan adanya TP4D kita bebas, namun kita berharap tidak akan ada keragu-raguan dalam melaksanakan kegiatan, terutama bagi para pengguna anggaran,” Rudy menegaskan dalam sambutannya.

Wagub menyampaikan bahwa salah satu fungsi TP4D adalah memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, serta memberikan pendampingan. Rudy menegaskan agar jangan  memakai persepsi sendiri dalam melaksanakan kegiatan tapi harus sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, seluruh aparat pemerintahan bisa meminta konsultasi kepada TP4D bila tidak yakin saat akan menjalankan suatu kegiatan. Rudy mendorong pejabat pengelola anggaran utnuk dapat menaati peraturan dan membuat program yang mencegah korupsi, sehingga jangan sampai para ASN terjerat kasus tipikor.

Kepala BPKP Kalsel Sumitro, mendapat kesempatan pertama dalam menyampaikan materi sosialisasi TP4D terkait tupoksi BPKP, dalam diskusi panel yang dimoderatori oleh Asisten I Gubernur Suharjo.

Sumitro menyampaikan mengenai perlunya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan nawacita yang merupakan program utama Presiden Jokowi. “BPKP selalu siap mendampingi pemerintah daerah untuk menjadi konsultan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan Sumitro juga mengingatkan agar semua ASN  selalu taat aturan dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi,” jelas Sumitro

 

(Humas BPKP Kalsel – Pakdhe.as)/tan