Workshop dibuka oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor dan dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Kesehatan dan Manajemen Rumah Sakit Daerah se-Provinsi Kalimantan  Selatan. Bertindak sebagai narasumber, Direktur Pengawasan BUMD BPKP, I Nyoman Sardiana,  Kasubditwas BUMD, Rr. Trisacti Wahyuni dan dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta,  Syahruddin Hamzah.

Workshop diawali dengan sambutan pembukaan dari Ketua Arsada Provinsi Kalimantan Selatan, Abimanyu. Dalam sambutannnya, Abimanyu menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara workshop bekerjasama dengan BPKP Kalsel.

Turut memberikan sambutan Walikota Banjarbaru, H. Najmi Adhani, yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan workshop  menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan yang lebih  baik.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, dalam sambutan pembukaan menyampaikan isu-isu  terkini, diantaranya  adalah tentang revisi PP Nomor 41 Tahun 2007 yang membuat cemas pihak internal RSUD, karena RSUD akan dikembalikan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gubernur berharap agar workshop ini dapat menjadi wahana efektif dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan wawasan manajemen rumah sakit menuju era baru BLUD yang lebih fleksibel dalam keuangan dan mandiri dalam pengelolaan rumah sakit. Sahbirin Noor menambahkan, “workshop ini diharapkan juga menjadi momentum untuk saling berbagi sekaligus menguatkan dalam menerapkan PPK-BLUD di masing-masing Rumah Sakit, sekaligus ajang silaturahmi diantara sesama aparat pelayan masyarakat,” jelas Sahbirin Noor.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto  dalam keynote speech-nya, menyampaikan fleksibilitas PPK-BLUD belum berjalan sempurna karena terhambat oleh Peraturan Perundangan. Dengan workshop ini Deputi Kepala BPKP juga mengharapkan terbangunnya organ pendukung BLUD, salah satunya yaitu terbentuknya Dewan Pengawas dan  SPI di masing-masing RSUD.

Terkait dengan komitmen pemerintah daerah di Kalsel dalam mendukung BLUD, Gatot mengemukakan, “Luar biasa, Kalimantan Selatan satu-satunya provinsi yang rumah sakitnya 99 persen menjadi BLUD,” jelas Gatot Darmasto.

Workshop dilanjutkan dengan diskusi dari para peserta dengan narasumber dan ditutup oleh Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Sumitro. Melalui sambutan penutupnya, Sumitro berharap  “penyelenggaraan workshop ini dapat menggiring RSUD dapat memberi pelayanan yang prima yang pada akhirnya, benar-benar mencapai  Good Agency Governance.”

(Pakdhe/Susanti/Adhiatma/Sary/Asri/TEM)