Koordinasi BPK dan BPKP dalam Permasalahan SIMDA Keuangan Pemda

Banjarbaru (21/3),  bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, diadakan pertemuan antara tim BPK RI Perwakilan Kalsel dan BPKP Kalsel dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang ditemukan saat Survey Pendahuluan pada aplikasi SIMDA yang diterapkan di hampir seluruh Pemda di Provinsi Kalsel.

Rombongan BPK Kalsel dipimpin oleh Subekti dan Dewi selaku koordinator,  disambut oleh Kabag Tata Usaha BPKP Provinsi Kalsel Subroto, dan Eko Suwahyo selaku koordinator dari BPKP Provinsi Kalsel.

Subekti dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan yang bersifat informal ini merupakan pertemuan lanjutan dalam rangka menyamakan persepsi antara tim BPK dan BPKP untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi dalam Aplikasi SIMDA yang diterapkan di pemda-pemda. Subekti manambahkan,  “ketika belajar menyelam awalnya keluhan disebabkan alatnya, namun jika sudah menguasai, kita baru tahu dari mana sebenarnya permasalahan muncul. Dari situlah tim BPK meminta diadakan pertemuan tersebut.” jelas Subekti.

Selanjutnya, Subroto mewakili Kepala Perwakilan BPKP Kalsel menyatakan cukup apresiasif dengan adanya pertemuan ini, karena merupakan satu bentuk koordinasi dan optimalisasi sesuai fungsi auditor. “BPK RI selaku auditor eksternal meminta klarifikasi atas permasalahan agar dapat memberikan saran/rekomendasi yang konstruktif untuk pemda selaku pengguna aplikasi. Sedangkan BPKP selaku auditor internal membantu untuk memperbaiki dalam pembinaan kepada pemda.” jelas Subroto.

Subroto menambahkan, “jalinan kerja sama ini memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja negara/pemda yang menghasilkan laporan kerja dan kinerja yang efektif.”

(Humas BPKP Kalsel – CakBro.as/TEM)