Mengenali Fraud Red Flags
Seorang auditor harus dapat mengenali Red Flags yang merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Red Flags adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan merupakan tanda-tanda bahwa fraud terjadi. Hal tersebut dikupas dalam Workshop on Strengthening Integrity in the Procurement and Contract Implementation of Government Projects yang diselenggarakan oleh World Bank bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Workshop dilaksanakan di Ruang Rapat Lt.5 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl.Pramuka no.33 Jakarta pada Kamis (10/3). Peserta workshop adalah para auditor di lingkungan BPKP Pusat terutama Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman BPKP dan Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Narasumber workshop berasal dari Bank Dunia yaitu Anna Pinto Hebert, Ahsan Ali, Yash Gupta, Zacky Warasaka, dan Budi Permana.
Tim narasumber menjelaskan tentang fraud dan skema korupsi. Korupsi atau fraud dapat terjadi pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa (Planning and Design), tahap proses pengadaan barang/jasa (Procurement), dan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Implementation). Beberapa contoh korupsi/fraud pada Planning and Design yang dikemukaan oleh narasumber adalah intervensi politik (political interference), menambahkan item-item yang tidak perlu (unnecessary items), membuat spesifikasi secara bias (biased spesifications), dan korupsi dalam pengadaan tanah.
Pada proses pengadaan bisa terjadi fraudulent bids, kolusi(collusion), bid rigging, dan konflik kepentingan (conflict of interest). Untuk tahap implementasi, bentuk fraud/korupsi dapat berupa pekerjaan dibawah standar (substandard work), theft and personal use of assets, payroll fraud, dan falsified implementation reports and audits. Auditor harus dapat mengidentifikasi red flags tersebut yang merupakan awal dari sebuah fraud/korupsi. Workshop juga membahas dua buah kasus terkait proses pengadaan barang/jasa yang biasa diadakan dengan sumber dana dari bank dunia.
(HJK/EDI)
