Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Dukung Gorontalo Dalam Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
24 Pebruari 2004 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 2295 kali / Kat: Audit
Nama BPKP disebut berulang-ulang oleh Fadel Muhamad. Hal itu terungkap dalam salah satu sesi “Seminar Government Accounting Reform, Upaya Penyelematan Kekayaan Negara”. Dan Fadel Muhammad pun berkali-kali mendapat applaus dari hadirin. Sebagai salah satu pembicara dalam seminar tersebut Fadel Muhammad benar-benar tampil prima menyampaikan tulisannya. Dalam paparannya tersebut dia bergembira bahwa meski dengan predikat provinsi baru namun dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Provinsi Gorontalo menjadi salah satu pionir dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah.
Tuntutan demokrasi dalam era pembangunan membawa pengaruh yang signifikan dalam penerapan manajemen publik untuk mengelola tata pemerintahan yang baik, demikian kalimat pembuka uraian sang Gubernur. Selanjutnya dikatakan desentralisasi merupakan suatu prasyarat untuk mengembangkan reformasi manajemen publik khususnya di bidang keuangan.
Maka dilakukan berbagai langkah untuk mewujudkan reformasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Diawali dengan konsultasi awal dengan BPKP Pusat kemudian dilanjutkan dengan konsultasi intensif dengan Perwakilan BPKP Sulawesi Utara. Selanjutnya dilakukanlah inventarisasi fisik atas aset-aset yang dimiliki serta dimulailah proses penyusunan neraca awal daerah. “Berkat kerja keras semua pihak provinsi Gorontalo merupakan salah satu propinsi yang telah memiliki Neraca Daerah per 31 Desember 2001”, ujar Fadel.
Fadel menyadari penyusunan neraca daerah per 31 Desember 2001 belum mengikuti prosedur akuntansi yang benar, karena proses pencatatan dan pembukuan masih didasarkan MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang masih menganut cash basis dan single entry. Dalam tahapan ini kembali dilibatkan Tim Pengembangan Sistem dan Standar Akuntansi Daerah BPKP untuk melakukan sosialisasi dan asistensi. Fadel menjelaskan mustahil Provinsi Gorontalo dapat menerapkan sistem akuntansi dan keuangan daerah yang baik, jika tidak dibantu tenaga akuntan yang profesional atau minimal tenaga akuntansi. Dalam kaitan ini Fadel kembali meminta bantuan kepada BPKP untuk memperbantukan beberapa tenaga akuntan sebagai pejabat kunci yang akan membidani reformasi pengelolaan keuangan daerah.
Kegembiraan lain yang dirasakan Provinsi Gorontalo adalah telah berhasil menyusun APBD tahun 2003 yang berbasis kinerja. Dalam proses APBD berbasis kinerja ini dalam proses penyusunannya cukup membuat semua pihak berusaha untuk mengukur dan meningkatkan kinerja masing-masing. Dan untuk tahun 2004 ini Provinsi Gorontalo menyusun Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa jenis pelayanan di bidang keuangan dan sekaligus standar biayanya sebagai dasar penyusunan anggaran kinerja.
Sebagai penutup Fadel Muhammad menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya ini masih memerlukan penyempurnaan disana sini. Dalam kaitan ini Provinsi Gorontalo mengharapkan agar senantiasa dilibatkan setiap ada perkembangan di Pusat berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah ini. Provinsi Gorontalo juga membuka pintu untuk dijadikan pilot project untuk pengembangan akuntansi pemerintah dan sebagai tempat penelitian di bidang pengelolaan keuangan daerah. Banyak hal yang bisa dipetik dari pengalaman dan keberhasilan Gorontalo ini dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Namun satu hal yang juga bisa digarisbawahi yaitu jiwa entrepreneur yang diperkaya dengan inovasi dan daya kreasi . Hal ini ternyata diperlukan untuk memimpin sebuah pemerintah daerah di era reformasi. Seperti kesuksesan seorang Fadel dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo. (Anl)







Share      

Berita Terkait:

30 September 2014 15:09:24 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel Kunjungi Desa Penerima Pemasangan Listrik Gratis
23 September 2014 21:08:25 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Menuju WTP, Pemkab Subang Percepat Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
03 September 2014 09:26:51 / polsoskam1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Tim Audit BPKP - Itjen Kemenlu Lakukan Entry Meeting pada KBRI Filipina
26 Agustus 2014 20:04:01 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Kaper BPKP Kalsel : Evaluasi Program Ketahanan Pangan melalui Koordinasi antar Instansi Terkait
22 Agustus 2014 18:19:18 / dan1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Penandatanganan Hasil Verifikasi Tagihan IJP KUR PT Askrindo & Perum Jamkrindo