Setelah sebelumnya diawali dengan acara pelantikan pejabat eselon III dan IV, dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat eselon II, dilanjutkan dengan acara arahan dari masing-masing kedeputian. Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan BPKP, para Direktur, Kepala Pusat dan para pejabat eselon 2 dan 3 di BPKP.

Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan pada Deputi Akuntan Negara (DAN) Bambang Utoyo, menjelaskan bahwa kecepatan, ketepatan dan kualitas, menjadi mindset yang harus dilakukan dalam pengawasan 2016. Bambang juga menjelaskan bahwa setiap hari Senin selalu dilakukan koordinasi intern tentang realisasi kegiatan, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. “Melalui koordinasi tersebut, dapat diketahui kegiatan apa yang masih ada kendala dan solusi yang akan dilakukan”, jelas Bambang.

Menurut Bambang, di tahun 2016 ini sudah tujuh Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2016. “Dari tujuh PKPT tersebut, telah terbit empat laporan pengawasan. Demikian juga assesment Good  Corporate Governance (GCG) akan dilakukan maksimum sepuluh hari, dan mengarah langsung pada scoring”, lanjut Bambang.

Bambang menjelaskan, penggunaan SDM di Deputi Akuntan Negara (DAN) sebanyak 70% untuk prioritas pembangunan nasional, yaitu jalan tol, kemaritiman, energi, ketahanan pangan, penguatan ruang fiskal, pengamanan aset, dan current issue, serta 30% untuk penguatan governance. “BPKP juga mempunyai pekerjaan besar terkait dengan akan dilakukannya penghapusan hutang PDAM yang akan dijadikan modal bagi PDAM tersebut”, papar Bambang. Sasaran strategis yang akan dicapai oleh DAN antara lain adalah meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan Kementerian/Lembaga (K/L) dan korporasi, serta meningkatnya maturitas efektifitas Sistem Pengendalian Intern K/L.

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya Danny Amanda, menjelasan bahwa BPKP mendapatkan amanah untuk mengawal pembangunan tol laut yang akan melibatkan empat perwakilan BPKP, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. “Pembangunan tol laut ini dilakukan oleh Pelindo II”, lanjut Danny.

Selanjutnya, dari Direktur PLP Bidang Hankam pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Bea Rejeki Tirtadewi, menjelaskan arah pengawasan lintas sektoral dengan kedeputian terkait, antara lain Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. “Menyikapi tingginya volume kegiatan pengawasan tersebut, dibutuhkan koordinasi melalui Biro Perencanaan agar kegiatan lintas kedeputian ini bisa selaras”, pungkas Bea.

Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Salamat Simanullang, menjelaskan program prioritas yang menjadi fokus pengawasan, paling banyak akan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi dan Direktorat Pengawasan produksi dan Sumber daya Alam. Menurut Salamat, yang menjadi prioritas antara lain program Pembangunan Nasional, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Kemitraan BPKP dengan Kantor Staf Presiden (KSP), dan program-program spesifik lainnya.

Menurut Salamat, dalam program Pembangunan Nasional, dalam pengawalan pembangunan bidang kemaritiman dan kelautan, terdapat tiga kegiatan besar yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut adalah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil. “Kegiatan besar lainnya adalah pengawalan pengembangan pelabuhan sebagai new international hub, dan pengembangan pelabuhan komersial dalam rangka mendukung tol laut”, jelas Salamat.

Salamat menjelaskan bahwa terdapat kegiatan pengawasan yang juga menjadi perhatian, yaitu pengawasan pengembangan ekonomi maritim,  meliputi pengadaan kapan nelayan, perijinan sektor perikanan, tata kelola usaha garam rakyat, budi daya ikan, rehabilitasi pesisir laut, infrastruktur pelabuhan, illegal fishing, dan sejumlah pengawasan lainnya. Menurut Salamat, BPKP juga akan melakukan pengawasan program pariwisata, program ketahanan pangan, program pembangunan infrastruktur jalan, dan penyerapan anggaran.

Dalam penutupan acara, Ardan menjelaskan bahwa Presiden telah memberi amanah kepada BPKP yang harus segera diselesaikan. “Momentum ini sarana untuk mementum ulang agar dapat merealisasikan semua rencana kerja yang sudah disusun. Ini merupakan awal untuk men-deliver seluruh kegiatan di tahun 2016 sehingga mencapai harapan kita semua”,  pungkas Ardan.

Humas BPKP/tan,@di,edi