Dalam pertemuan tersebut diawali pembicaraan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo terkait atas capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2015 dan harapan untuk tahun 2016. Syahrul berharap  dapat mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan, secara khusus agar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawalan secara bersama-sama.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini, mengemukakan bahwa sebagai wujud melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengendalian Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, serta  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan kegiatan assurance dan consulting kedalam empat fokus pengawasan yaitu Pengawalan Pembangunan Nasional/Daerah, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Perbaikan Governance di wilayah Povinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat/daerah, penghematan dan penyelamatan keuangan negara, pencegahan tindak pidana korupsi serta peningkatan kinerja pengelolaan program lintas sektoral.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini,  berharap laporan hasil pengawasan tersebut dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur Sulawesi Selatan dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah., secara berkelanjutan guna mempercepat kesejahteraan rakyat.

Saat menerima Laporan Hasil Pengawasan, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa Laporan Hasil Pengawasan tersebut merupakan laporan yang pertama kali diterima dalam tahun 2016 dari seluruh instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Syahrul menghimbau kepada beberapa pejabat pemerintah provinsi yang hadir agar dapat mencontoh apa yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut Syahrul menyatakan bahwa hal-hal semacam ini merupakan perwujudan dari suatu institusi akan penghargaan dan pengakuan legitimasi fungsi-fungsi berbangsa dan bernegara termasuk kewibawaan Negara yakni Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.  

Syahrul menambahkan “saat ini memang sangat diperlukan peran BPKP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk ke dalam agenda-agenda perbaikan system dan pengembangan sumber daya manusia, paling tidak terdiri dari agenda-agenda intelektual, manajemen yang harus di ubah dan leadership untuk membangun karakter bangsa.” tambah Syahrul.

Syahrul menyampaikan apresiasinya  kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadi kepemerintahan yang layak dengan diperolehnya derajat tertinggi dalam akuntabilitas keuangan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  5 (lima) kali berturut-turut dan tercapainya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan predikat “sangat tinggi”.  Deni Suardini selaku Kepala Perwakilan, menyatakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap membantu dan memfasilitasi sekaligus mengawal penyelenggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan.

(Humas Sulsel/Akb/TEM)