Ketua Penyelenggara Raker, Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Adil Hamonangan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam tahapan penyusunan rencana pengawasan tahun 2016. “latar belakang dari acara ini adalah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan pemerintah tahun 2016 dan komitmen dari pimpinan BPKP agar rencana pengawasan BPKP tahun 2016 dapat benar-benar meng-address informasi hasil pengawasan yang diamanatkan oleh Presiden.”

Sebelum dibuka oleh Kepala BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Simarmata selaku tuan rumah menyampaikan sambutannya. “terkait Provinsi Jawa Barat, khususnya penyelenggaraan PON pada 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mengharapkan pendampingan dari BPKP sehingga dapat berjalan dengan baik.”

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa ingin memastikan kegiatan yang dilaksanakan meng-address apa yang menjadi perhatian dari Presiden, pimpinan pemerintahan. “Kita juga ingin memastikan bahwa apa-apa yang kita kerjakan dapat menyelesaikan isu-isu yang menjadi domain dari BPKP, yang menjadi perhatian pimpinan pemerintahan.”

Ardan juga menambahkan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh BPKP harus berkarakter BPKP-centris, BPKP secara menyeluruh. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus berkelanjutan, terdapat target capaian setiap tahunnya. Kepala BPKP juga menggarisbawahi bahwa perlu komunikasi dan koordinasi lintas kedeputian untuk betul-betul memastikan diakhir tahun dapat dilaporkan kepada Presiden.

Setelah itu, Para Deputi Kepala BPKP dengan dimoderatori oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari secara bergantian menyampaikan paparan rencana pengawasan pada tahun 2016. Secara garis besar, seluruh rencana pengawasan pada kelima kedeputian merujuk pada empat fokus pengawasan BPKP, yaitu pengawalan terhadap pembangunan nasional, kontribusi pada peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan penguatan governance systems.

Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin menyampaikan bahwa dari empat fokus pengawasan BPKP tersebut, pada Kedeputiannya dijabarkan menjadi 11 tema pengawasan. Sedangkan, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK Binsar H Simanjuntak mengingatkan bahwa BPKP harus memberikan nilai tambah bagi pemerintah. “BPKP juga harus membantu mewujudkan nawa cita,” tegasnya.

Dalam pemaparan selanjutnya, Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang PKD mengungkapkan bahwa salah satu terobosan yang dilakukan oleh kedeputiannya adalah dengan membuat kajian sebelum melaksanakan penugasan yang dilakukan. “tantangan bagi kita terkait penerapan basis akrual adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.”

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto menjelaskan rencana pengawasan kedeputiannya melalui strategi pengawasan, kebijakan umum pengawasan, dan fokus pengawasannya. “kita harus berubah, Deputi Investigasi harus punya dedikasi, harus menunjukkan kepada siapa kita mengabdi, harus berani dan berintegritas” tegas Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi sebagai pemapar terakhir.

(BO/Idiya/TEM/NS)