Membangun Sinergi Pengawasan Lintas Sektoral

 

Bertempat di Aula Arafah Asrama Haji Batam, Puslitbangwas BPKP diberi kesempatan untuk memaparkan hasil kajian  Pengawasan Lintas Sektoral yang disampaikan oleh Sri Waningsih (Peneliti), dalam Rapat Kerja  Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Politik Hukum Keamanan (Polhukam) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Unit Kerja Binaan Tahun 2015 dengan tema“Mengefektifkan Program Kerja Deputi Polhukam PMK melalui Optimalisasi Fungsi Perencanaan, Pengelolaan Penugasan dan Pelaporan”.(29-31/10/2015).

Pada kata pengantarnya, Edy Karim selaku Kapuslitbang menyatakan paparan pengawasan Lintas Sektoral memberikan suatu gambaran bahwa perlu dibangun manajemen pengawasan lintas sektoral yang efektif untuk menghasilkan rekomendasi strategik. Hal ini sangat tergantung seberapa efektifnya koordinasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pada pemantauan tindak lanjut. Pola sinergi perlu dituangkan dalam suatu kebijakan pengawasan lintas sektoral sesuai amanat Perpres 192 tahun 2014.

Selanjutnya Sri Waningsih menyampaikan bahwa berdasarkan PP 60/2008 pasal 49, Perpres 192 Tahun 2014 pasal 3 huruf a dan huruf f, serta Inpres No. 9 Tahun 2014 Diktum ketiga huruf e,  BPKP perlu melakukan pengawasan yang bersifat lintas sektoral. Pengawasan program lintas sektoral dimaksudkan untuk mengawal akuntabilitas pembangunan nasional melalui infrastruktur yang tersedia, baik dari BPKP, APIP maupun SPI BUMN/D melalui koordinasi dan sinergi dalam setiap kegiatan pengawasan.

Jajaran Pimpinan di Deputi Polhukam PMK BPKP sebagai pembina Puslitbangwas BPKP merespon positif atas kajian tersebut. Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat Nasmifida  mengungkapkan perlunya mencermati bahwa lintas sektoral tidak berarti selalu lintas kedeputian. Di akhir acara paparan, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Binsar H. Simanjuntak menyampaikan bahwa pengawasan pembangunan nasional masih perlu dimaksimalkan. Pola pengawasan lintas sektoral yang efektif perlu dibangun. Untuk itu, diharapkan agar semua unit kerja hendaknya turut berkontribusi dalam pengembangan pengawasan lintas sektoral.

(Litbang) /BO