Acara rapat dihadiri oleh Tim Audit dari BPKP Kalsel, jajaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dan perwakilan dari keempat wajib bayar. Rapat dilaksanakan di Aula Distamben dan dibuka oleh Sugian Noor, Sekretaris Distamben Kabupaten Tanah Laut.

BPKP Kalsel direncanakan akan melakukan audit atas pemenuhan kewajiban wajib bayar di bidang pertambangan untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2014. Entry meeting tersebut dilakukan selain untuk menyamakan persepsi antara tim audit BPKP Kalsel dengan pihak wajib bayar juga sebagai permulaan komunikasi untuk mendapatkan data yang memadai.

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Sumitro, dalam pengarahan singkatnya menyampaikan bahwa audit ini merupakan permintaan dari Kementerian ESDM sebagai tindak lanjut korsupgah antara BPKP dan KPK mengenai kurang optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Sumitromengharapkanadanya sikap kooperatif antara wajib bayar dan Tim Audit BPKP dalam proses audit nanti.

Sumitro yang dalam acara ini didampingi oleh Kepala Bidang IPP M. Hasan Riyadi, juga menekankan bahwa audit ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan dari wajib bayar. "Tentunya kita sudah tahu bahwa dana pembangunan nasional berasal dari pajak, cukai dan PNBP, termasuk royalti terkait usaha pertambangan. Jadi memang sudah semestinya kita melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila nantinya ada hal yang kurang disepakati boleh langsung mengungkapkannya tetapi harus dengan dasar yang kuat agar hambatan seperti ini bisa menjadi perbaikan terhadap peraturanperundangan terkait  pertambangan" jelasnya.

(Pakdhe/Nova Betries/as) /BO