Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Kotabaru Buat Langkah Kongkrit Kejar Target Raih WTP 2015
13 Oktober 2015 12:01:19 / kalsel1 / dibaca: 9179 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Kotabaru, perlu dilakukan langkah kongkrit dan konsisten dalam membenahi parmasalahan yang dikecualikan yaitu Aset, Piutang PBB P2 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Demikian disampaikan Kepala BPKP Kalsel dalam pertemuan dengan jajaran Pemda Kabupaten Kotabaru yang dihadiri oleh Asisten II, Kepala BPKAD, Inspektur dan beberapa Pejabat Eselon III dari BPKAD Kabupaten Kotabaru (9/10). 

Dalam kesempatan itu Sumitro yang didampingi Pengendali Teknis Sukis, menegaskan tahun 2015 Pemda Kabupaten Kotabaru diharapkan melakukan pembenahan Aset, Piutang PBB P2 serta temuan pemeriksaan BPK RI yang belum ditindaklanjuti, dituangkan dalam Rencana Aksi dengan time schedule penyelesaian yang  tegas, sehingga semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan pada bulan November 2015. Khusus aset harus dapat disajikan per jenis, sehingga langkah penyajian kembali LKPD tahun 2014 (Restatement) dapat dilakukan.

Tentang pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disepakati terutama pembenahan asset daerah, diharapkan Asisten II dapat melakukan monitoring perkembangan secara mingguan dan mengefektifkan kinerja  Bidang Akuntansi, yang dilakukan monev oleh Inspektorat dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dalam kesempatan itu Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru juga menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Kotabaru telah menggunakan Simda Keuangan dan Simda BMD, namun Simda Pendapatan belum. Terkait dengan pembenahan aset Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru telah melakukan rekonsiliasi Aset menurut Catatan Bidang Akuntansi dengan Catatan Bidang yang menangani Aset. Sedangkan penyajian per jenis aset dilakukan perbaikan terutama pengeluaran pasca perolehan (kapitalisasi) sebagai syarat dapat dihitung penyusutan dengan benar.

Disinggung tentang  penyerapan anggaran pemda Kabupaten Kotabaru baru mencapai 46%, disarankan oleh Sumitro, pemda harus melakukan langkah-langkah percepatan dengan membuat kebijakan yang dikeluarkan untuk akselerasi penyerapan anggaran khususnya dengan Kebijakan Akhir tahunnya. Untuk mendukung percepatan dapat memanfaatkan Inspektorat disetiap melakukan penugasan rutinnya dengan melakukan monitoring penyerapan anggaran dan memberikan saran percepatannya.

Menanggapi tentang penyerapan anggaran, Asisten II Setda Kabupaten Kotabaru menjelaskan telah dibentuk Tim Percepatan Penyerapan Anggaran yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, dalam bulan Oktober ini tim telah melaksanakan tugasnya, diharapkan pada akhir tahun penyerapan dapat mencapai 90% lebih.

Di akhir pertemuan jajaran Pemmerintah Kabupaten Kotabaru yang diwakili oleh Asisten II mengucapkan terima kasih atas kunjungan pertamanya Kepala BPKP Kalsel ke Kabupaten Kotabaru, dan mengharapkan kehadirannya dalam Acara Evaluasi Kesiapan Pemda dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual tahun 2015 yang akan diselenggarakan tanggal 27 Oktober s.d. 30 Oktober 2015.

(Humas BPKP Kalsel : Pakdhe-Sukis-as) /BO



Share      

Berita Terkait:

18 September 2019 10:17:56 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengembangan Manajemen Pemda pada Pemkab Bandung
19 Agustus 2019 08:21:17 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
MoU Transaksi Non Tunai antara BPKP dan PemKab Sula
13 Agustus 2019 16:34:13 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kalan BPK RI Provinsi Kaltim Kunjungi Kantor BPKP Kaltim
13 Agustus 2019 08:43:50 / riau1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemkab Rohul Maksimalkan Pengelolaan Pemda dengan SIMDA Integrated BPKP
09 Agustus 2019 08:44:50 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatangan MoU Penggunaan Gedung BPN sebagai Kantor Sementara BPKP