Thambrin berharap BPKP dapat mendampingi proses pembangunan gedung Asrama Haji yang menggunakan dana APBN sebesar Rp71miliar, untuk tahun 2015 hanya meliputi kegiatan pengadaan jasa konsultansi perencanaan, yang akan dimulai pada Oktober 2015, sedangkan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun 2016. Selain itu juga Kakanwil berharap adanya pendampingan BPKP pada paket-paket pekerjaan konstruksi lainnya.

Disamping itu Thambrin juga mengharapkan pendampingan BPKP pada proses pengelolaan keuangan, baik pengelolaan di Kanwil, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota maupun pada satuan kerja lainnya di lingkungan Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada sekolah-sekolah baik di tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Perlu diketahui bahwa di Kalimantan Selatan terdapat 278 Mandrasah Negeri, dan satuan kerja lainnya antara lain berupa Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, yang seluruhnya diwajibkan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas apa yang disampaikan oleh Thamrin tersebut, Sumitro menegaskan bahwa sudah menjadi tugas BPKP untuk mengawal pembanguan di daerah ini. Untuk tahap selanjutnya, Sumitro mengharapkan adanya pertemuan untuk dilakukan persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi dimaksud serta perlu diselenggarakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran. Dan pada prinsipnya mantan Kepala Perwakilan BPKP Pabar ini menyambut secara baik keinginan Kakanwil Kemenag itu, dan Sumitro beserta jajaran berkomitmen untuk membantu semua stakeholder BPKP untuk dapat meningkatak kualitas akuntabilitas penyelenggaraan keuangan Negara/Daerah.

(Humas BPKP Kalsel : Pakde-Ali-Harley)/BO