Sosialiasi yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat dari seluruh Perwakilan BPKP tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan masukan atas panduan bagi tim audit dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Bea Rejeki Tirtadewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini diharapkan menghasilkan pedoman penugasan yang sudah sempurna. “Oleh karena itu, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan” ujar Bea. Bea juga menambahkan bahwa diharapkan setelah acara sosialisasi ini, tim audit di 27 perwakilan BPKP di daerah segera turun ke lapangan untuk melaksanakan penugasan.

Kasubdit I Direktur PLP Bidang Pertahanan Keamanan Viktor Siburian juga menambahkan bahwa dengan pertimbangan akses geografis yang sulit dijangkau dan menghindari sudah memasuki musim hujan, penugasan audit kinerja tersebut agar dapat segera dilaksanakan.

Tujuan dari audit kinerja tersebut adalah untuk menilai keberhasilan Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di DTPK, dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program tersebut.

Sasaran yang ingin dituju antara lain menilai keberhasilan peningkatan akses masyarakat terhadap pusat kesehatan masyarakat dan kualitas layanaan kesehatan yang dijabarkan dalam perspektif tiga proses utama yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selain itu, sasaran yang ingin dituju adalah mengindentifikasi hambatan pelaksanaan program di daerah.

BO