Masukan dari BPKP, Pemprov Bali Siap Perbaiki Tatakelola
Bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kantor Gubernur Provinsi Bali, Kepala Perwakilan BPKP Bali Didik Krisdiyanto, bersama Koordinator Pengawasan Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2015 kepada Gubernur Provinsi Bali, yang dalam hal ini Laporan diserahkan kepada Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta yang didampingi Sekda Cokorde Ngurah Pemayun dan Inspektur Provinsi Bali, I Ketut Teneng dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ketut Wija (25/8).
IPada kesempatan tersebut Didik Krisdiyanto mengatakan bahwa setiap semester BPKP menyampaikan Laporan terkait tugas-tugas BPKP di Provinsi Bali, yang disajikan dalam empat perspektif pengawasan sebagai bahan pertimbangan/masukan kepada Gubernur dalam mengambil kebijakan terutama dalam percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Bali.
Lebih jauh Kepala Perwakilan mengatakan bahwa Pada Semester I Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam bidang pengawalan Pembangunan Nasional, telah melakukan pengawasan pada empat program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kedaulatan pangan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali, sedangkan dalam Peningkatan ruang fiskal terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian mengenai optimalisasi penerimaan negara, alokasi anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan hutang, pengelolaan subsidi dan pengelolaan korporasi yang keseluruhannya mempengaruhi ruang fiskal.
Namun demikian, Didik mengungkapkan secara umum Pemprov sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Opini WTP yang dipertahankan selama dua tahun berturut-turut dan peringkat opini dari 2 Pemda yang WTP untuk tahun 2014, menjadi 7 Pemda yang memperoleh opini WTP dan 3 WDP adalah satu bukti semakin membaiknya tata kelola keuangan wilayah Pemerintah Provinsi Bali. Selain pelaksanaan Program Bali Mandara, persoalan aset dan pemanfaatan dana desa juga menjadi atensi BPKP dalam kegiatan pengawasannya.
"Perlu sinergi dalam pengawasan pembangunan, baik dalam monitoring maupun evaluasi program-program pemprov di daerah, BPKP siap membantu dalam mengawal baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan" jelas Didik.
Wagub Sudikerta menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPKP. laporan tersebut akan menjadi pegangan bagi Pemprov Bali dalam meningkatkan tata kelola keuangan, dan beberapa hal yang menjadi catatan dalam hasil audit akan segera ditindaklanjuti. Terkait dengan saran untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring, Sudikerta menyebut bahwa hal itu sudah menjadi perhatiannya. Memang harus diakui bahwa ada program yang pelaksanaannya tak berjalan mulus di lapangan. Program Simantri misalnya, ada beberapa diantaranya yang tak terlaksana sesuai harapan. "Meski prosentasenya kecil, pihaknya tetap melakukan evaluasi agar selanjutnya program dapat diarahkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan", ujar Wagub.
Seketariat Humas Bali/BO
