“Empat hal yang telah dan sedang dilakukan oleh Inspektorat BNPB, yaitu sosialisasi, pendampingan, monev (monitoring dan evaluasi), dan audit,” ujar Kahartomi. Dijelaskan bahwa sosialisasi merupakan cara bagi BNPB untuk “menyamakan frekuensi” antara BNPB yang berkedudukan di pusat pemerintahan dengan entitas di daerah yang turut menangani penanggulangan bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Secara struktur, BNPB dan BPBD tidak terkait secara langsung namun dalam pelaksanaan tugasnya, kedua instansi tersebut perlu melakukan koordinasi dan sinergi. Sosialisasi juga merupakan wadah bagi BNPB untuk menyampaikan atau menginformasikan mengenai aturan-aturan baru yang berkenaan dengan penanggulangan bencana.

Upaya kedua yang telah dilakukan oleh BNPB adalah melaksanakan pendampingan ke daerah-daerah bersama dengan BPKP. Pendampingan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (DRR), baik untuk proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya. “Kerja sama yang dilakukan antara BNPB dengan BPKP ini adalah sebagaimana telah didengung-dengungkan oleh pihak Komisi DPR RI setiap dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BNPB,” ungkap Kahartomi. Menurutnya, pihak Komisi DPR RI selalu merekomendasikan kepada BNPB untuk melakukan kerja sama dengan BPKP dalam mengawal pengelolaan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, selain dikarenakan sumber daya yang dimiliki juga dikarenakan luasnya cakupan wilayah kerja BPKP, yang Kantor Perwakilannya terdapat di seluruh Indonesia.

Monitoring dan evaluasi adalah upaya ketiga yang dilakukan oleh BNPB dalam mewujudkan SPIP yang memadai. Kegiatan monev ini, dilakukan oleh BNPB secara mandiri. Oleh karena itu, agar kegiatan monev ini dapat dilakukan secara efektif, pihak BNPB berusaha meningkatkan kapasitas pegawainya. “Kami memiliki sebelas orang auditor baru yang saat ini sedang kami sekolahkan di Ciawi (Pusdiklatwas BPKP),” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi pada Biro Keuangan Sekretaris Utama BNPB.

Terakhir adalah audit, yang kembali dilakukan bersama-sama antara BNPB dengan BPKP, sebagaimana menjadi topik utama rapat kali ini. Dalam Rakor Join Audit dilakukan pembahasan mengenai Tentative Audit Object (TAO), penyusunan pedoman, sampling audit, dan penyusunan tim teknis. “Kami berharap audit ini tidak hanya berbicara mengenai masalah-masalah yang timbul namun juga turut disampaikan mengenai penilaian atas outcome dari masing-masing kegiatan yang diaudit,” tutup Kahartomi.

Lebih lanjut, dalam rapat ini juga turut disampaikan mengenai lesson learned pelaksanaan Join Audit yang telah dilakukan pada tahun 2014. Pemaparan disampaikan oleh pihak BPKP, yaitu Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nasmifida. Dalam pemaparannya disampaikan mengenai permasalahan yang terdapat pada proses pengelolaan DRR dan DSP, sebagaimana disampaikan sebagai hasil audit tahun 2014. “Yang perlu dicermati oleh tim teknis yang akan melaksanakan audit adalah kecermatan dalam memberikan rekomendasi terhadap hasil audit,” ujar Nasmifida. Harapannya, atas hasil audit ini akan terselesaikan suatu permasalahan untuk memperkuat SPIP sehingga terwujud tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Menutup pemaparannya, Nasmifida mengharapkan agar terdapat pembicaraan atau diskusi yang lebih jauh antara BPKP dan BNPB yang membahas mengenai dukungan ketentuan perundang-undangan yang dimiliki oleh BNPB dalam rangka menjalin koordinasi dengan BPBD, dan pendefinisian tugas dan fungsi BNPB dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral.

(adi/wawone) /BO