Selain mewujudkan good governance, MOU yang ditandatangani di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut juga bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kepala KPU Provinsi Sumatera Barat Amansmen dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kesepakatan ini diharapkan semua pihak turut komit terhadap terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang penting ke depan, kita bisa menyamakan pikiran, irama, dan langkah kita, bersama-sama BPKP untuk bisa menjalankan proses administrasi dan keuangan dengan tata kelola yang baik.” ujar Amansmen.

MOU tersebut merupakan suatu kesepakatan dalam membangun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diantaranya meliputi peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan akuntabilitas kinerja, proses pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP. 

Tidak hanya itu, Arman juga menekankan bahwa penandatanganan ini bukan sekedar “Ok” kemudian dijadikan justifikasi bahwa telah melakukan kerjasama dengan BPKP sehingga apapun yang dilakukan telah didukung oleh BPKP.

“Tentu tidak bisa dimaknai demikian. Tanggungjawab untuk mengelola keuangan sepenuhnya merupakan tanggungjawab KPU.” Tegas Arman.

Artinya, lanjut Arman, dengan itikad yang baik dan benar, melalui pendampingan yang dilakukan BPKP diharapkan semua kegiatan bisa terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan.

 “BPKP akan membantu all out apabila Bapak dan Ibu juga all out. BPKP akan berkomitmen tinggi apabila Bapak/Ibu juga berkomitmen tinggi.” tukas Arman optimis.

(Humas Sumbar-Aya) /BO