Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas perolehan opini WTP atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Perolehan opini WTP tahun ini mempunyai makna yang sangat mendalam bagi Provinsi Sulawesi Selatan karena merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini WTP lima kali berturut-turut.

Lebih lanjut Gubernur Sulawesi Selatan yang juga sebagai Ketua Asiosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setingginya kepada BPKP atas segala bantuan dan pengawalan atas program prioritas pemerintah daerah yang diberikan selama ini, seraya berharap agar pengawalan tersebut tetap dan harus dilakukan guna menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Gubernur juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah merupakan kerja kolektif semua pihak yang ada di Sulawesi Selatan termasuk BPK dan BPKP.

Disamping itu Gubernur berharap agar setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mendayagunakan kemampuan profesional BPKP sebagai institusi atau lembaga yang mempunyai kemampuan skill  dan pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam rangka implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada LKPD tahun 2015 ini.

Gubernur Sulawesi Selatan ini sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, mengharapkan kepada BPK, BPKP dan Inspektur Provinsi agar saling berkoordinasi untuk membuat rencana aksi yang kongkrit, komprehensif, terukur dan berkesinambungan untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam rangka peningkatan opini di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada tiga aspek yaitu aspek Kelembagaan (SOP + SOTK); aspek Regulasi (peraturan tentang Kebijakan Akuntansi, Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akuntansi Standar); aspek Sumber Daya Manusia (Komitmen dan Kompetensi); aspek Sarana/Prasaran (aplikasi IT/SIMDA Keuangan dan BMD BPKP) dan aspek implementasi (penyajian kembali LKPD 2014).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini menyatakan bahwa pencapaian opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dengan konsisten mempertahankan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangannya berlandaskan sistem pengendalian intern yang efektif dan sesuai dengan ketentuan. Pencapaian tersebut merupakan salah satu bentuk pencapaian good governance yang harus menciptakan hubungan yang selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan penuh keterbukaan sehingga dapat dipertanggunggugatkan kepada masyarakat sebagai pemberi amanah.

Akuntabilitas keuangan negara berupa pencapaian opini WTP hanyalah merupakan sasaran antara dan atau seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma yaitu tidak lagi menghabiskan anggaran namun berorientasi hasil dan pemerintahan yang bersifat holistik, integrasi dan interlink yang memerlukan koordinasi dan sinergitas.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Tri Heriyadi menyatakan bahwa beberapa pemerintah kabupaten/kota dapat didorong melalui bimtek/asistensi untuk memperoleh opini yang lebih baik pada tahun 2015. Permasalahan yang dominan atas pengecualian dalam LKPD tahun 2014 adalah aset, pengelolaan jamkesmas/jamkesda dan BLUD RSUD. Sedangkan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Yusuf Sommeng menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya melalui implementasi ata rencana aksi yang telah disusun bersama-sama.

(humas-sulsel)/ BO