Ekspose tentang Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Program Percepatan Swasembada Pangan Tahun 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh Kepala Perwakilan dan Kepala Bidang IPP, Para Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dari Bidang IPP. Ekspose ini bertujuan untuk persamaan persepsi antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dan Perwakilan BPKP terkait adanya permintaan pendampingan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka Tugas Pembantuan Program Percepatan Swasembada Pangan Tahun 2015 dan perintah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Ekspose tersebut dibuka langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Edy Karim yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Pengawalan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan harus bisa dikembangkan ke arah ruang lingkup lintas sektoral sebagaimana diatur PP 60 Tahun 2008. Disamping perlu adanya koordinasi dari internal sendiri pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan serta eksternalnya dari pihak-pihak terkait dalam program swasembada pangan. Perwakilan BPKP sudah melakukan Evaluasi Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan berkoordinasi bersama seluruh instansi terkait unsur pendukung ketahanan pangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau upaya-upaya peningkatannya. Berkaitan dengan itu akan dilakukan reviu penyusunan rencana aksi dan evaluasi pelaksanaannya, dengan demikian instansi tidak bekerja sendiri-sendiri.

Selanjutnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan M. Birumdhani memaparkan program, anggaran perbidang, sebaran dan organisasi pengelolanya serta capaian hingga posisi per saat ekspose.

M. Birumdhani juga menyampaikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terutama terkait dengan pencapaian target realisasi anggaran dan hal-hal lainnya, dan juga sangat mengharapkan reviu oleh BPKP agar dapat mengawal dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Setelah proses diskusi dengan Tim BPKP dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP dapat mereviu pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya dalam mereviu anggaran serta revisinya, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan mengarahkan ketepatan sasaran serta pemanfaatan kegiatan.

Pada akhirnya M. Birumdhani mewakili Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih atas koordinasi yang selama ini sudah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, karena konsultasi sudah dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Edy Karim juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan atas kesediaannya mengekspose secara jujur dan terbuka kegiatan ini, sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat secara cepat dan tepat dalam memberikan masukan atau saran dalam pengawalan sasaran.

(Beligan S/Hesti) /BO