Pegawai DPIL, Pegawai Pembawa Brand BPKP
“Tahun 1993, harapan untuk mempekerjakan pegawai BPKP pada instansi pemerintah lainnya dianggap gurauan. Tapi, lihatlah sekarang, becandaan menjadi kenyataan, 321 pegawai DPIL berkinerja sangat baik dan mendapatkan apresiasi,” ujar Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
Pegawai DPIL adalah sebutan bagi pegawai BPKP yang dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya. Tercatat, pegawai DPIL tersebar di 51 lembaga tinggi dan komisi, 35 kementerian/lembaga, 16 pemerintah provinsi, 57 pemerintah kabupaten/kota, dan 9 badan lainnya. Langkah BPKP membentuk pegawai DPIL ini mendapat dukungan kuat dari presiden karena merupakan upaya peningkatan akuntabilitas.
Forum DPIL (22/5) kali ini, masih menjadi rangkaian peringatan HUT 32 BPKP, mengangkat tema “Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan Pembangunan Nasional”. Ardan membuka forum, menyampaikan harapan-harapan presiden yang disampaikan kepada BPKP saat kick-off peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Rakorwas APIP 13 Mei lalu.
“Presiden ingin APIP menjadi solution maker dan deteksi dini pada on going process, bukan memberikan vonis di akhir proses. Keinginan presiden ini harap digarisbawahi dan dikapitalisasi untuk dikampanyekan dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIP”, ujar Ardan.
Presiden ingin mendorong komposisi anggaran pemda 51% untuk pembangunan dan 49% untuk aparatur. Presiden ingin adanya cash management system, e-budgeting, e-processing, dan e-catalog. Presiden juga menginginkan akuntabilitas anggaran desa. “Ini sangat bersentuhan dengan kompetensi dan domain kita. Saya minta sinergi agar kita semua dapat mewujudkan keinginan presiden”, ungkap Ardan.
Menanggapi terbitnya Perpres 192/2014 dan Inpres 9/2014, BPKP menangkap aspirasi presiden dan stakeholders, BPKP mencoba merumuskan arah dan strategi pengawasan. Pertama, mengawal akuntabilitas pembangunan. Kedua, meningkatkan ruang fiskal. Ketiga, mengamankan aset dan uang negara. Terakhir, memantapkan goverment system dalam hal ini adalah Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan APIP.
“Dinamika perjalanan BPKP sejak 1983 sepatutnya diambil manfaat. Apa yang telah dilalui ternyata mendapatkan apresiasi. Pada akhirnya, saya berharap pegawai DPIL yang membawa brand BPKP ini dapat meningkatkan peran dan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan”, tutup Ardan.
(ayu, santy, daniel, betrik)/ BO
