Sumitro juga menegaskan kembali bahwa keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah ini adalah untuk membantu semaksimal mungkin apa yang diinginkan Pemerintah Daerah guna peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Untuk meningkatkan kualitas SDM, saat ini BPKP bekerja sama dengan STAR Project akan dan telah memberikan beasiswa kepada pegawai Pemda untuk S1 dan S2, sertifikasi dan Diklat JFA dan Non JFA, sertifikasi dan Diklat Teknis Substansi, dan Overseas Training dan TOT di dalam negeri seperti yang kita laksanakan pada saat ini yaitu Diklat Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dengan SIMDA Versi 2.7 bagi pejabat pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah se-Provinsi Papua Barat .

Sumitro juga menjelaskan bahwa fokus Program STAR ini pada  peningkaan kompetensi SDM pengelola keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Alasannya, harus diakui bahwa saat ini kualitas penyelenggaraan SPIP  dankualitas SDM APIP masih rendah, dan besarnya tuntutan reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang dikaitkan dengan penerapan akuntansi. Selain itu, penerapan money follow function, penyelenggaraan SPIP dan desentralisasi pengawasan intern menuntut kualitas SDM yang mumpuni"

Untuk itu Sumitro mengingatkan peserta STAR Project untuk concern membangun keuangan daerahnya masing-masing.  "Jangan sampai  setelah mengikuti program STAR ini, bukannya memperkuat basis keuangan di pemdanya, malah minta ditempatkan pada unit kerjayang tidak terkait langsung dengan keuangan daerah”

Selanjutnya, Sumitro juga mengharapkan setelah selesai mengikuti program ini, kualitas pegawai yang mengelola keuangan dan pegawai yang mengawasi, dapat meningkat kinerjanya. Sumitro juga menginformasikan kepada seluruh peserta diklat, bahwa pada tahun 2014 telah terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas yang dibuktikan dengan telah membaiknya opini BPK RI atas LKPD 2014 dimana 4 LKPD meraih opini WTP, 5 LKPD meraih opini WDP dan hanya tinggal 3 LKPD yang masih bergulat dengan opini Disclaimer.

Kepala BPKP Pabar ini juga menjelaskan bahwa kedepannya, BPKP Pabar fokus kepada pencegahan korupsi, selain tetap melakukan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan negara."Adapun untuk pencegahan korupsi ini, kami memiliki irisan fungsi dengan KPK, dan memiliki bentuk kerjasama dalam bentuk korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi).

 (Humas BPKP Pabar :Pakdhe-Ence-Afian-Lili) n (x..)